PEKANBARU - Pengamat kebijakan publik, Aidil Haris mengatakan, lembaga legislatif tidak terlepas dari politik praktis sehingga menimbulkan miss komunikasi.

"Distorsi pesan politik ini harus dilihat, apa yang menyebabkan Hamdani mundur dari Ketua DPRD. Jika alasan realistis akan dipertimbangkan oleh PKS, jika alasan tidak realistis ya PKS tidak akan mempertimbangkan itu," katanya, Sabtu (30/10/2021).

Lanjut Aidil Haris, kehadiran BK sendiri di DPRD memang sangat penting karena merupakan bagian dari kelengkapan dewan. Namun dia menegaskan peran BK harus maksimal dan realistis dalam bekerja.

PKS sendiri sebagai pertai pemenang di Kota Pekanbaru hingga saat ini masih mempertahankan Hamdani sebagai Ketua DPRD Pekanbaru, menurut Aidil hal ini dilakukan PKS karena pelanggaran yang disebutkan BK cenderung tidak realistis.

"Wajar kalau PKS menolak, ada apa dengan Hamdani? ada apa dengan internal di DPRD," jelasnya.

Melihat dinamika saat ini, Aidil menilai banyak anggota DPRD Pekanbaru yang cenderung tidak suka dengan kepemimpinan Hamdani sebagai Ketua DPRD Pekanbaru. Melainkan bukan dengan partai pengusungnya yaitu PKS.

Aidil juga menyebutkan bisa saja saat ini Hamdani menjalankan pimpinan roda legislatif dengan koridor yang benar dan membuat sejumlah anggota DPRD lainnya tidak siap mengimbangi kepemimpinan Hamdani.

"Kalau kecenderungan nampaknya tidak suka dengan orangnya (Hamdani), bukan dengan partainya," ucapnya.

Akademisi Universitas Muhammadiyah Riau ini juga menyebutkan dalam mengusut permasalahan Hamdani ini, bisa saja BK Pekanbaru bermain politik.

"Hasilnya jangan sampai merugikan sepihak, artinya keputusan yang dilahirkan harus bijak," tutupnya.

Sebelumnya beredar surat Keputusan Badan Kehormatan DPRD Pekanbaru Nomor 01 / DPRD – BK / X / 2021 tentang sanksi pelanggaran tata tertib dan kode etik terhadap Ketua DPRD Pekanbaru, Hamdani.

Dari surat itu berisikan Hamdani telah melakukan pelanggaran sumpah janji, pelanggaran tata tertib DPRD Kota Pekanbaru dan pelanggaran kode etik DPRD Kota Pekanbaru.

Selanjutnya menyatakan HAMDANI terbukti melakukan pelanggaran Sedang, sebagaimana tersebut diatas yang diatur dalam Pasal 31, 35 ayat 1 (e) , (f) dan (g) Tata tertib Nomor 1 Tahun 2019 serta Pasal 4 (e), (f) dan (j) dan dalam Pasal 23 ayat (3) Peraturan DPRD Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kode Etik DPRD Kota Pekanbaru;

Dari putusan tersebut BK menjatuhkan sanksi dengan pemberhentian Hamdani dari jabatannya sebagai Ketua DPRD Kota Pekanbaru periode 2019 – 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat 3 (a) Jo Pasal 62 ayat 1 point c Peraturan DPRD Kota Pekanbaru tentang Tata Tertib, Pasal 25 (c) Peraturan DPRD Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2019 tentang kode etik DPRD Kota Pekanbaru. ***