
JAKARTA – Putusan terhadap mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspadewi memunculkan tanda tanya besar di ruang publik. Meski tidak menikmati keuntungan pribadi, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tetap menyatakan Ira bersalah dalam perkara Kerja Sama Usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara periode 2019–2022.
Ira diganjar hukuman 4 tahun 6 bulan penjara serta denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan. Dua pejabat PT ASDP lainnya, Direktur Komersial dan Pelayanan Muhammad Yusuf Hadi dan Direktur Perencanaan dan Pengembangan Harry Muhammad Adhi Caksono, juga dijatuhi pidana 4 tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider 3 bulan.
Majelis menilai ketiga terdakwa telah membuka jalan bagi PT Jembatan Nusantara dan pemiliknya, Adjie, untuk memperoleh keuntungan luar biasa. Hakim menyebut tindakan para terdakwa memenuhi unsur penyalahgunaan kewenangan sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang mengatur ancaman bagi pihak yang menguntungkan orang lain atau korporasi secara melawan hukum.
Namun, putusan itu tidak diambil secara bulat.
Dissenting Opinion: Ketua Majelis Nilai Tak Ada Unsur Korupsi
Ketua majelis, Sunoto, mengambil posisi berbeda dari dua rekannya. Dalam pendapat yang dibacakan secara terbuka, ia menyebut langkah Ira dan dua direktur lainnya sebagai keputusan bisnis yang semestinya dilindungi oleh Business Judgement Rule.
“Para terdakwa seharusnya dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum atau ontslag,” ujarnya dalam sidang putusan, Kamis (20/11).
Menurut Sunoto, fakta persidangan tidak menunjukkan adanya unsur kerugian negara yang dilakukan secara melawan hukum. Ia menilai keputusan akuisisi dan kerja sama usaha pada periode tersebut dilakukan dengan iktikad baik dan tanpa niat jahat (mens rea).
Ia juga mengingatkan risiko kriminalisasi keputusan korporasi jika setiap langkah bisnis yang tidak optimal dipidanakan.
“Direktur akan menjadi sangat takut untuk mengambil keputusan bisnis yang mengandung risiko meskipun keputusan tersebut diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan perusahaan,” ungkapnya.
Perbedaan pandangan yang mencolok antara ketua majelis dan hakim anggota membuat putusan ini menjadi sorotan. Satu pihak menilai perbuatan para terdakwa memberi keuntungan besar kepada pihak lain sehingga layak dihukum. Pihak lainnya melihat keputusan itu sebagai bagian dari risiko bisnis yang seharusnya tidak dipidana.
Meski begitu, putusan tetap dijatuhkan berdasarkan suara mayoritas majelis hakim.
Dengan vonis ini, perjalanan hukum Ira Puspadewi dan dua pejabat ASDP lainnya belum berakhir. Perbedaan pendapat di internal majelis membuat publik menanti langkah hukum berikutnya dari para terdakwa dan tim kuasa hukum mereka. ***