PEKANBARU, GORIAU.COM - Setalah Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pekanbaru menghadirkan saksi ahli dalam kasus korupsi Bhakti Praja, Pelalawan, pekan lalu, sekarang giliran Penasihat Hukum (PH) para terdakwa yang menghadirkan saksi ahli, Senin (11/11/2013) siang.

Saksi ahli yang dihadirkan PH terdakwa Bhakti Praja tersebut adalah Eko, Beliau diketahui pernah menjabat Kepala BPK Provinsi Riau.

Dalam persidangan Eko mengatakan, bahwa dalam menghitung kerugian negara semua dimana-mana sama. ''Kita mengacu pada UU 15 Tahun 2006 Pasal 10 ayat 2,'' terangnya.

Dia menegaskan, dalam penghitungan kerugian tersebut siapapun boleh tetapi yang menetapkan tetap BPK. ''Yang menghitung itu boleh siapa saja, yang mengaudit boleh siapa saja, penetapan tetap BPK,'' ungkap saksi dalam persidangan.

Misalnya, tanya PH terdakwa, ''Jika Pemda membeli tanah seluas 25 hektar namun yang dikasih oleh pengguna anggaran hanya 20 hektar, yang dihitung kerugian itu apa, apakah tanah atau uang''.

Atas pertanyaan tersebut lantas saksi ahli menjawab, ''Perhitungannya dilihat dari kerugian uang, tetap mengarah kepada uang''.

Pada persidangan ini sempat terjadi komplain dari majelsi hakim yang dipimpin oleh Reno Listowo, SH, MH.

Majelis hakim beranggapan UU yang menjadi landasan saksi ahli tersebut telah diuji materi dan dihapuskan. Meski demikian, saksi ahli pada akhirnya tetap mengacu pada UU 15 Tahun 2006 tersebut. ''Ya saya tetap mengacu pada UU 15 Tahun 2006 yang mulia,'' ujarnya.

Seperti diketahui kasus ini bermula pada akhir tahun 2001. Saat itu, TAJ selaku Bupati Pelalawan mengadakan rapat dengan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan yang membahas lokasi yang cocok digunakan untuk perkantoran Pemkab Kab. Pelalawan. Kemudian pada awal Tahun 2002, TAJ bersama-sama dengan terdakwa 1 SH meninjau lokasi kebun sawit milik PT Katulistiwa Argo Bina di KM 5 Logging RAPP RT 1 RW 3 Dusun 1 Harapan Desa Sekijang Kecamatan Pangkalan Kerinci, yang hendak dijual oleh pemiliknya.

Selanjutnya pada bulan Maret 2002 TAJ munjumpai Direksi PT Khatulistiwa Argo Bina bernama David Chandra untuk melakukan penawaran terhadap kebun sawit tersebut, sehingga di sepakati harga sawit perhektarnya Rp. 20.000.000, lalu Bupati Pelalawan TAJ menugaskan Syahrizal Hamid selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan untuk meninjaklanjuti kesepakatan tersebut.

Dan pada akhir bulan Maret 2002, TAJ selaku Bupati Pelalawan memerintahkan Ld sebagai Kabag Keuangan Pemkab Pelalawan untuk menyediakan dana pembelian lahan kebun sawit tersebut dan menyerahkan dana tersebut kepada Terdakwa 1, lalu Ld memerintahkan M. Yusuf (Alm) selaku Bendahara Setda Pelalawan untuk menyerahkan uang sebenyak Rp 500.000.000 kepada terdakwa 1 sehingga dana untuk membeli lahan tersebut masih kurang Rp 1,7 M.

Kemudian untuk mengatasi kekurangan tersebut, TAJ selaku Bupati Pelalawan bersama terdakwa SH meminjam uang kepada pihak ketiga bernama LL sebesar Rp 1,5 M dengan janji akan memberi sebagian tahah lahan kebun sawit tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa SH bersama-sama dengan TAJ selaku Bupati Pelalawan periode 2001-2006 dan Ld selaku Kabag Keuangan tahun 2002 serta MI selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan tahun 2002 yang telah mengeluarkan dana APBD Kabupaten Pelalawan sebesar Rp. 500.000.000 yang bertentangan dengan PP RI No. 105 Tahun 2002 tenteng Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. ****