SELATPANJANG - Setelah menjalani beberapa tahapan sidang, Kamis (6/6/2024) MK memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Untuk di Kepulauan Meranti, Riau, MK memutuskan agar dilakukan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di TPS 002 Tanjungperanap.

Sengketa di MK ini dimohon oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepulauan Meranti. Perkara ini teregistrasi dengan nomor 225-01-01-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Sengketa hingga ke MK ini berawal dari tidak dilakukannya PSU oleh KPU Kepulauan Meranti di TPS 002 Tanjungperanap, Kecamatan Tebingtinggi Barat. Padahal, Bawaslu jajan telah melayangkan surat rekomendasi agar dilakukan PSU di TPS 002 Tanjungperanap.

Rekomendasi untuk PSU ini setelah diketahui adanya pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) memberikan hak suara di TPS 002 Tanjungperanap mendapat kertas suara untuk DPRD Kabupaten. Harusnya, pemilih tersebut tidak berhak memberikan suara di kertas suara DPRD Kabupaten karena beda Dapil.

Pasca menerima surat rekomendasi PSU dari Panwascam, KPU mempunyai sikap berbeda. Lembaga yang diketuai Abu Hamid waktu itu, tidak melaksanakan PSU. Kata Abu Hamid, sesuai PKPU 25 tahun 2023, pada BAB VII yang mengatur tentang pelaksanaan PSU yang tertera di ayat 2 poin d disebutkan pemungutan wajib diulang ketika hasil penelitian yang dilakukan PTPS terdapat pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik dan tidak terdata dalam DPT dan DPTb namun menggunakan hak suara di TPS.

Meski tak melaksanakan PSU di TPS 002 Tanjungperanap, tambah Abu Hamid, terhadap KPPS yang bertugas diberikan sanksi tertulis karena dinilai ada pelanggaran administrasi.

Sengketa yang dimohon PKB ini diputuskan tadi, Kamis (6/6/2024) oleh MK. Melalui hakim ketua, Dr Suhartoyo MH, termohon diminta melaksanakan PSU dalam waktu 30 hari sejak putusan a quo diucapkan. Selanjutnya menetapkan hasil pemilihan itu tanpa melaporkan kepada mahkamah.

"Iya, tadi sudah diputuskan. Hakim memerintahkan PSU dalam waktu 30 hari ke depan. Kalau dari kita, tentu kita sangat siap untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PSU itu nantinya," kata Ketua Bawaslu Kepulauan Meranti, Syamsurizal. ***