PEKANBARU - Ketua Fraksi Gabungan (PPP, Nasdem dan Hanura) DPRD Riau, Husaimi Hamidi mengaku siap mendukung rencana Gubernur Riau, Syamsuar yang ingin melakukan pinjaman ke PT Sarana Mukti Infrastruktur (SMI) dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Dikatakan Husaimi, fraksinya akan menjadi fraksi yang terdepan dalam mendukung rencana ini, namun tentunya ada beberapa catatan yang harus dipenuhi oleh Gubernur.

"Pinjaman itu kan tanpa bunga, kalau untuk kepentingan masyarakat, fraksi gabungan terdepan. Asal hitung-hitungannya jelas. Jangan sampai pinjaman ini tidak berdampak ke masyarakat," ungkap Politisi PPP ini kepada GoRiau.com, Minggu (22/11/2020).

Dicontohkan Ketua Komisi III DPRD Riau ini, misalnya pemerintah ingin melakukan pembangunan saluran irigasi, namun jangan seperti yang sudah-sudah, dimana dampak dari saluran irigasi itu tidak dirasakan oleh masyarakat. 

Gubernur, sambungnya, juga ingin melakukan pinjaman untuk pembangunan jalan, tapi sebelum jalan dibangun, Husaimi meminta pemerintah untuk betul-betul menerapkan sanksi terhadap kendaraan yang Over Dimension Over Loading (ODOL).

"Jangaan nanti jalan diperbaiki, tapi mobil ODOL lewat juga, kan sama saja rusak jalan kita dibuatnya. Makanya, Pemerintah harus betul-betul menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait untuk memberantas ODOL ini," tambahnya.

Selain itu, peruntukan dari pinjaman ini juga harus diberikan merata kepada semua kabupaten kota, karena ini nantinya akan masuk dalam tagihan utang Provinsi. Sehingga, 'kue' pembangunan harus dirasakan semua kabupaten kota.

"Ini akan kita kawal ketat,misalnya pinjamannya Rp 1 T, kita lihat dulu dimana saja pembangunannya, semua daerah harus dapat, apalagi Rokan Hilir, wajib itu," tegas Legislator Dapil Rohil ini.

Ketika disinggung apakah pinjaman ini bisa masuk di tengah pembahasan APBD 2021, Husaimi yakin akan ada regulasi dari pemerintah pusat terkait ini, apalagi program ini merupakan program dari pemerintah pusat. 

Terkait pembayaran utang yang akan ditagih dari Dana Transfer Pusat ke daerah, Husaimi mengaku tidak masalah karena sebagai Ketua Komisi III dia berjanji akan mencarikan sumber dana tambahan nantinya.

"Selagi Husaimi masih Ketua Komisi III, insyaAllah kita bisa dapatkan pajak dari Crude Palm Oil (CPO), kita akan kejar itu. Disamping kita juga berharap DBH kita bisa meningkat di tahun berikutnya," tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur Riau, Syamsuar berencana akan melakukan peminjaman sejumlah dana ke salah satu BUMN, yakni PT Sarana Multi Infrastruktur melalui program nasional Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Anggota Fraksi PAN DPRD Riau, Ade Hartati Rahmat, mengatakan, rencana peminjaman ini sudah disampaikan Gubernur dalam rapat bersama semua Fraksi DPRD Riau di Gedung Daerah, Senin malam (9/11/2020).

Pinjaman ini, jelasnya, sama dengan rencana peminjaman setahun yang lalu, namun perbedaannya adalah peminjaman melalui program ini tidak dikenakan bunga, hanya dikenakan biaya provisi sebesar 0,85 persen.

Fraksi PAN, kata Ade, mendukung rencana ini jika dana pinjaman dialihkan ke pembangunan yang sifatnya langsung terasa oleh masyarakat, artinya memiliki multiply effect, baik ekonomi maupun sosial.

Sebab, pembayaran pinjaman ini nantinya akan memakai skema pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat, yang mana dana transfer pusat masih memegang peranan penting dalam penunjang APBD Riau.

Oleh karena itu, sebelum melakukan pinjaman ini, pemerintah terlebih dahulu harus melakukan pengkajian mendalam terkait dampak yang akan ditimbulkan oleh pinjaman ini.

"Ketika kita meminjam, maka di tahun berikutnya dana transfer kita akan otomatis terpotong, ini yang harus diantisipasi. Kalau kegiatan dari pinjaman ini tidak ada multiply effect dan tidak produktif, neraca APBD tahun selanjutnya pasti akan terganggu," jelas Legislator asal Pekanbaru ini kepada GoRiau.com, Selasa (10/11/2020).***