
PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau dalam hal ini Gubernur Riau harus mendorong Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sebagai ujung tombak perekonomian daerah untuk bekerja maksimal.
Hal itu disampaikan Pengamat Ekonomi Riau, yang juga Kepala Program Studi Manajemen Pascasarjana Universitas Islam Riau, Dr. Raja Ria Yunista SE, ME kepada GoRiau.com, Rabu (6/12/2023).
Seperti diketahui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Riau 2024 sudah disahkan sebesar Rp11,2 triliun, artinya terjadi defisit lebih dari 3 persen dari potensi yang selama ini ada yakni sekitar Rp10,2 triliun.
Karena itu, tambahnya, peran strategis Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sebagai ujung tombak perekonomian daerah sangat menentukan untuk pemenuhan pendapatan sehingga bisa memenuhi pengeluaran.
Menurut Dr. Raja Ria, Bapenda bukan hanya harus piawai dalam mengumpulkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga harus cermat dalam menekan penggunaan anggaran yang bersifat non budgeter.
Dengan pengesahan APBD Rp11,2 triliun, Gubernur Riau diharapkan dapat menggejot kinerja Bapenda untuk memaksimalkan PAD.
Dr. Raja Ria Yunista SE, ME, menegaskan tim Bapenda yang selama ini sudah mendapatkan insentif dari Pemprov, tidak ada alasan untuk tidak mencapai hasil maksimal dalam pengumpulan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Raja Ria menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya tindakan tegas dan cermat dari Gubernur terhadap Bapenda dalam menghadapi tantangan ekonomi dan defisit yang signifikan, langkah-langkah konkret dalam mengelola keuangan daerah perlu diambil untuk menjaga stabilitas ekonomi Riau. ***