BENGKALIS, GORIAU.COM - Gerakan Rakyat Bengkalis Bangkit dan mahasiswa kembali mendatangi Kantor DPRD, Kamis (11/10/2012). Mereka mendirikan tenda di luar pagar gedung para wakil rakyat sambil membagikan brosur kepada masyarakat yang melintas.

Kedatangan GRBB bersama mahasiswa bertujuan untuk mengawal proses penggunaan hak interpelasi oleh DPRD terhadap kepala daerah. Besok, menurut rencana dewan kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban dari penggagas atau pengusul hak interpelasi.

Informasi yang diterima media, GRBB bertekat untuk memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi mereka bersama dengan masyarakat serta mahasiswa. Seperti diutarakan salah seorang koordinator GRBB, Paslah, aksi damai mendirikan tenda di Gedung DPRD tidak hanya dilakukan massa GRBB, tapi juga kalangan mahasiswa.

''Kita akan melaksanakan aksi damai ke Kantor DPRD Bengkalis mulai Kamis sore sampai Jumat besok. Tujuan kita mengawal bergulirnya proses hak interpelasi oleh DPRD Bengkalis terhadap kepala daerah, sesuai dengan tuntutan kita saat aksi akhir September lalu,'' ujar Paslah.

Menurutnya, gerakan selama dua hari ini adalah solidaritas massa secara spontanitas. Selain mendatangi dan bermalam di gedung DPRD, pihaknya juga merencanakan long march keliling Kota Bengkalis. Kemudian besok juga akan dilaksanakan kegiatan tabligh dan salat Jumat bersama di depan Kantor DPRD untuk mengetuk pintu hati anggota dewan.

Sedangkan dari kalangan mahasiswa yang berasal dari berbagai BEM di Bengkalis juga melakukan aksi damai dengan bermalam di Kantor DPRD Bengkalis serta mendirikan tenda. Seperti diungkapkan perwakilan mahasiswa, Tun Ariyul Fikri, menyebutkan bahwa aksi damai mahasiswa ini sebagai bentuk solidaritas atas perjuangan GRBB dan koreksi atas kepemimpinan di Bengkalis sejak dua tahun terakhir.

''Kita sudah melaksanakan koordinasi dalam beberapa hari terakhir ini dengan kawan-kawan untuk melaksanakan aksi damai menduduki sekaligus bermalam di Kantor DPRD Bengkalis. Apalagi besok akan dilaksanakan rapat paripurna terkait hak interpelasi terhadap kepala daerah,'' ujar Tun Ariyul. (jfk)