PEKANBARU, GORIAU.COM - Sidang kasus pidana korupsi Bhakti Praja, Pelalawan, Riau, Senin (30/9/2013) menghadirkan enam saksi di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Saksi tersebut diantaranya H. Bren Hardi, SH, Aswarudin, Efendi, Eka Hartanto, Sarbaini, dan Gita Novasari.

Saksi-saksi yang hadir bersedia mengasih keterangan diatas sumpah kecuali Gita Novasari. Gita Novasari mengaku dia tidak bisa bersumpah di depan hakim ketua Reno Listewo, SH, MH, dengan alasan karena terdakwa adalah bapak kandungnnya sendiri, tapi majelis hakim meminta dia tetap harus memberikan keterangan tanpa dibawah sumpah.

Dipersidangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) menanyakan kepada saksi-saksi yang hadir terkecuali Gita Novasari, diantaranya masalah dana yang diterima. H. Bren Hardi, SH menerima sebesar Rp75 juta pada tahun 2007 dan Rp 425 juta pada tahun 2008, Aswarudin Rp 90 juta pada tahun 2007, Efendi Rp500 juta pada tahun 2008, Eka Hartanto Rp200 juta pada tahun 2007, Sarbaini Rp200 juta pada Tahun 2007. Saksi-saksi juga tidak mengetahui letak atau lokasi tanah tersebut.

''Saya tidak mengetahui lokasi tanah tersebut, setelah ada kasus ini baru saya mengetahuinya,'' ungkap H. Bren Hardi, SH di di persidangan.

Seperti diketahui kasus ini bermula pada akhir tahun 2001. Saat itu, Tengku Azmun Jaafar, SH selaku Bupati Pelalawan mengadakan rapat dengan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan yang membahas lokasi yang cocok digunakan untuk perkantoran Pemkab Kab. Pelalawan. Kemudian pada awal Tahun 2002 Tengku Azmun Jaafar, SH bersama-sama dengan terdakwa 1 Syahrizal Hamid, SH meninjau lokasi kebun sawit milik PT Katulistiwa Argo Bina di KM 5 Logging RAPP RT 1 RW 3 Dusun 1 Harapan Desa Sekijang Kec. Pangkalan Kerinci, yang hendak dijual oleh pemiliknya.

Selanjutnya pada bulan Maret 2002 Tengku Azmun Jaafar, SH munjumpai Direksi PT Khatulistiwa Argo Bina bernama David Chandra untuk melakukan penawaran terhadap kebun sawit tersebut, sehingga di sepakati harga sawit perhektarnya Rp. 20.000.000, lalu Bupati Pelalawan Tengku Azmun Jaafar menugaskan Syahrizal Hamid selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan untuk meninjaklanjuti kesepakatan tersebut.

Dan pada akhir bulan Maret 2002, Tengku Azmun Jaafar, SH selaku Bupati Pelalawan memerintahkan Lahmudin, SE, M.Si, sebagai Kabag Keuangan Pemkab Pelalawan untuk menyediakan dana pembelian lahan kebun sawit tersebut dan menyerahkan dana tersebut kepada Terdakwa 1, lalu Lahmudin memerintahkan M. Yusuf (Alm) selaku Bendahara Setda Pelalawan untuk menyerahkan uang sebenyak Rp 500.000.000 kepada terdakwa 1 sehingga dana untuk membeli lahan tersebut masih kurang Rp 1,7 M.

Kemudian untuk mengatasi kekurangan tersebut, Tengku Azmun Jaafar selaku Bupati Pelalawan bersama terdakwa Syahrizal Hamid, SH meminjam uang kepada pihak ketiga benama Lukimin Lukman sebesar Rp. 1,5 M dengan janji akan memberi sebagian tahah lahan kebun sawit tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa Syahrizal Hamid, SH bersama-sama dengan Tengku Azmun, SH selaku Bupati Pelalawan periode 2001-2006 dan Lahmudin, SE, M.Si selaku Kabag Keuangan tahun 2002 serta Drs. H. Marwan Ibrahim selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan tahun 2002 yang telah mengeluarkan dana APBD Kabupaten Pelalawan sebesar Rp. 500.000.000 yang bertentangan dengan PP RI No. 105 Tahun 2002 tenteng Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. ***