SELATPANJANG - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti tengah mengambil langkah serius untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melalui kolaborasi strategis dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bengkalis, sasaran utamanya adalah menggali potensi pajak dari sektor-sektor penggerak ekonomi daerah demi kesejahteraan masyarakat.

Komitmen bersama ini disepakati dalam pertemuan antara Bupati Kepulauan Meranti Asmar dengan jajaran KPP Pratama Bengkalis di ruang rapat Kantor Bupati Meranti, Rabu (19/8/2026).

Kepala KPP Pratama Bengkalis Renni menyatakan kesiapan lembaganya dalam mendampingi Pemkab Meranti. Fokus utamanya adalah meningkatkan pemahaman dan kepatuhan kewajiban perpajakan warga melalui pendekatan edukasi.

"Kami siap berkolaborasi dan melakukan edukasi agar kepatuhan pajak dapat diketahui lebih awal," terang Renni.

Pendampingan tersebut akan menyasar berbagai kelompok yang menjadi roda penggerak ekonomi. Mulai dari bendahara pemerintah, pelaku UMKM, koperasi, hingga sektor perhotelan dan restoran.

Renni menilai, kunjungan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi terkait berbagai persoalan perpajakan di wilayah kepulauan tersebut. Edukasi yang berkelanjutan diyakini mampu membuat informasi perpajakan lebih mudah dicerna oleh pelaku usaha.

Bidik Sektor Potensial Lokal

Merespons inisiatif tersebut, Bupati Asmar menyambut positif langkah penguatan kerja sama perpajakan ini. Ia menyoroti pentingnya pendekatan sosialisasi yang humanis serta menyesuaikan dengan kultur masyarakat setempat.

Asmar secara khusus mendorong agar edukasi pajak diarahkan pada sektor-sektor usaha potensial yang menjadi urat nadi ekonomi lokal Meranti. Beberapa di antaranya meliputi pengusaha sarang burung walet, kilang sagu, hingga sektor pertambangan.

"Masalah pajak, mari kita selesaikan bersama. Kita angkat PAD untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tegas Asmar.

Optimalisasi penerimaan daerah ini, lanjutnya, sangat krusial untuk menjawab tantangan pembangunan sosial, terutama dalam mengentaskan kemiskinan di Meranti.

Lebih jauh, Asmar berharap KPP Pratama Bengkalis bisa ikut membantu memfasilitasi dan memperjuangkan hak-hak Meranti. Terutama yang berkaitan dengan penerimaan sektor penghasil dan dana bagi hasil yang mempertimbangkan status Meranti sebagai daerah kepulauan.

"Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sangat mengapresiasi kinerja KPP Pratama Bengkalis yang selama ini telah memberikan pelayanan dan kontribusi. Semoga ke depan kinerja dan kontribusi tersebut dapat terus ditingkatkan," urainya.

Asmar menyadari bahwa persoalan pajak bukan sekadar tentang angka penerimaan daerah, melainkan juga menanamkan kesadaran kolektif kepada warganya. Dengan koordinasi lintas instansi yang baik, ia optimistis masyarakat dan pelaku usaha akan semakin paham dan peduli tentang kewajiban perpajakan mereka. ***