SELATPANJANG - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bergerak cepat mengatasi keterbatasan dana transfer dari pemerintah pusat. Langkah strategis diambil dengan mempercepat penerapan sistem digital pada seluruh transaksi keuangan daerah untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bupati Kepulauan Meranti yang diwakili Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti, Sudandri resmi membuka High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Aula Kantor Bupati, Rabu (10/6/2026). Pertemuan ini fokus pada perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

"Digitalisasi ini menjadi solusi krusial di tengah keterbatasan dana transfer dari Pemerintah Pusat. Untuk itu kita minta seluruh OPD untuk saling berkolaborasi dan mengintegrasikan teknologi digital demi meningkatkan mutu pelayanan publik," ujar Sudandri saat membacakan sambutan bupati.

Tutup Potensi Kebocoran Pendapatan

Penerapan teknologi digital dinilai menjadi jawaban atas tantangan transparansi keuangan saat ini. Sistem non-tunai terbukti ampuh meminimalkan interaksi langsung yang rawan penyalahgunaan.

Sekda Kepulauan Meranti menegaskan bahwa sistem baru ini harus segera diadopsi oleh seluruh instansi penghasil pajak dan retribusi. Beberapa poin utama yang menjadi perhatian meliputi:

  • * Optimalisasi PAD: Mengubah pola transaksi konvensional menjadi digital guna memastikan setiap rupiah masuk ke kas daerah.
  • * Penutupan Celah Kebocoran: Sistem digital terbukti efektif menutup celah potensi kehilangan penerimaan daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
  • * Payung Hukum: Penerapan ini merupakan indikator keberhasilan P2DD yang menjadi program nasional berdasarkan Permendagri Nomor 56 Tahun 2021.

Sinergi Hingga Tingkat Desa

Bukan hanya di tingkat kabupaten, optimalisasi pendapatan ini juga ditargetkan menyasar hingga ke pelosok desa. Peran aktif pimpinan wilayah di tingkat bawah menjadi kunci utama kesuksesan program.

Sudandri meminta pemerintah kecamatan bertindak sebagai garda terdepan untuk mengawal kebijakan ini ke akar rumput.

"Langkah ini bertujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam percepatan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) guna mewujudkan kemandirian fiskal daerah," pungkasnya. ***