JAKARTA - Presiden Joko Widodo alias Jokowi gencar membagikan bantuan sosial (bansos) secara langsung kepada warga di berbagai daerah belakangan ini atau menjelang pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) 2024.

Dikutip dari Kompas.com, pengamat kebijakan publik sekaligus Direktur Eksekutif The PRAKARSA, Ah Maftuchan, menilai tindakan Jokowi tersebut tergolong praktik politik klientelisme atau transaksional.

Lanjut Maftuchan, Jokowi terkesan ingin mendapatkan kompensasi dari bansos itu, yakni dukungan rakyat buat agenda elektoralnya.

Seperti diketahui, anak sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto.

Menurut Maftuchan, praktik politik transaksional berdampak buruk, karena mengancam demokrasi substantif sekaligus mengancam pemenuhan hak-hak dasar warga.

"Praktik politik yang baik adalah pemerintah menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga tanpa memandang aspirasi politiknya. Hak-hak dasar warga harus dipenuhi oleh pemerintah dan jangan dipolitisasi," ujar Maftuchan, saat dihubungi pada Rabu (31/1/2024).

Harusnya Libatkan Mensos

Maftuchan mengimbau Jokowi berhenti turun langsung membagikan bansos kepada masyarakat, supaya tuduhan bahwa Jokowi melakukan politisi bansos tidak semakin menguat.

"Agar tuduhan politisasi bansos berakhir, maka Presiden Jokowi perlu menghentikan kegiatan bagi-bagi sembako oleh dirinya sendiri," imbau Maftuchan.

Maftuchan menyarankan, sebaiknya Jokowi menyerahkan penyaluran bansos kepada Kementerian Sosial atau menggandeng lembaga terkait dan pemerintah daerah.

"Presiden Jokowi perlu mengaktifkan kembali Kementerian Sosial, kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah, serta pemerintah desa untuk menjalankan tugas-pokok dan fungsinya dalam hal pengadaan barangnya dan pelaksanaan penyaluran bantuan sosialnya," saran Maftuchan.

Sebelumnya ramai diberitakan, pemerintah terus menggelontorkan berbagai jenis bansos atau perlindungan sosial (perlinsos) bagi masyarakat. Yang terbaru, Jokowi berencana menggulirkan BLT Mitigasi Risiko Pangan untuk 18,8 juta KPM. Masing-masing KPM bakal menerina bantuan sebesar Rp600.000 selama 3 bulan yakni Januari sampai Maret 2024. Karena rencana pemberian BLT Mitigasi Risiko Pangan baru disampaikan pada akhir Januari maka penyalurannya ditargetkan dimulai pada awal Februari 2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pemerintah sudah menganggarkan Rp11, 25 triliun untuk BLT Mitigasi Risiko Pangan. Dia menyatakan seluruh anggaran bansos sudah termasuk dalam APBN 2024.***