PEKANBARU, GORIAU.COM - Hampir setiap tahunnya, hutan dan lahan di Riau sebagian besar mengalami kebakaran. Sehingga efek asap yang ditimbulkan mencapai provinsi hingga negara tetangga. Seperti kebakaran yang terjadi pada awal tahun ini, asap Riau juga ikut dirasakan Malaysia dan Singapura.

Untuk itu, Pemerintah Singapura tengah menggodok sebuah peraturan baik sanksi maupun pencegahan bencana asap lintas batas negara. Dimana peraturan ini tentu saja melibatkan Indonesia sebagai negara 'penyumbang' kabut asap.

Demi menyosialisasikan rencana penggodokan peraturan ini, Duta Besar Singapura untuk Indonesia, Anil Kumar Nayar melakukan kunjungan sekaligus pertemuan dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, Kamis (3/7/2014) kemarin.

Rombongan Kedubes Singapura untuk Indonesia langsung disambut Gubernur Riau (Gubri), H Annas Maamun di kediamannya. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Gubernur Riau, H Arsyadjuliandi Rachman, Komandan Korem 031/WB Brigjen TNI Prihadi Agus, Kapolda Riau Brigjen Pol Condro Kirono, Kepala BPBD Riau Said Saqlul Amri, Kepala Dinas Kehutanan Riau Irwan Effendi, Kepala Dinas Perkebunan Riau Zulher serta perwakilan dari BMKG Stasiun Pekanbaru.

"Peraturannya masih dalam pembahasan, tetapi kita akan melibatkan Pemerintah Indonesia dalam hal ini. Karena peraturannya bersifat lintas batas negara," kata Anil Kumar.

Selain membahas penggodokan aturan baru tersebut, kedatangan Anil bersama rombongan juga untuk mengetahui kondisi penanganan kebakaran lahan dan hutan yang dilakukan pemerintah daerah.

Pemerintah Singapura menginginkan agar masalah bencana asap diselesaikan hingga ke akar masalahnya, termasuk bila ada keterlibatan perusahaan asing yang berkontribusi terhadap terjadinya bencana asap.

Meski Anil tidak menjelaskan secara detil sanksi yang akan diatur dalam peraturan baru itu, namun ia mengatakan pemerintahnya tidak berniat untuk menggunakannya demi melindungi kepentingan perusahaan mana pun.

Menurut dia, sudah saatnya ada pemikiran jangka panjang untuk menyelesaikan masalah asap tanpa harus saling menyalahkan satu sama lain. Peraturan baru itu nantinya bisa digunakan bersama untuk menghukum perusahaan yang terbukti melanggar karena melakukan pembakaran lahan yang menimbulkan polusi asap.

Peran Pemerintah Indonesia termasuk Riau sangat dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan peraturan itu nantinya. "Kami berharap bisa bekerja sama untuk menyelesaikan masalah ini, karena masalah lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat merupakan pertaruhan untuk kredibilitas pemerintah kita bersama," katanya.***