PEKANBARU, GORIAU.COM - Sejak divonis, 12 Desember 2012 lalu, sebenarnya Maiyulis Yahya sudah tidak diperbolehkan lagi menjalankan aktifitas sebagai pegawai negeri sipil (PNS), apalagi menempati posisi strategis sebagai Kepala Kesbangpolinmas Pekanbaru. Apapun kegiatan yang dilaksanakan Maiyulis Yahya, bisa bertentangan dengan hukum karena yang bersangkutan harus menjalani masa hukuman.

Ketua Umum LSM Independen Pembawa Suara Pemberantas Korupsi Kolusi Kriminal-ekonomi (IPSK3) RI, Ganda Mora kepada wartawan, Minggu (16/12/2012) mengatakan, Maiyulis sejak divonis sebenarnya tidak boleh melakukan aktifitas di lingkungan kerjanya. Apapun yang dilakukannya bisa bertentagan dengan hukum karena yang bersangkutan sedang menjalani masa hukuman. 

''Walikota Pekanbaru seharusnya mengerti kalau tindakan ini bisa melawan hukum. Selain itu, walikota juga harus menegakkan reformasi birokrasi di lingkup Pemko Pekanbaru. Jika PNS sudah divonis, maka PNS tersebut tidak dibenarkan menjalankan aktifitas seperti biasa,'' tegasnya. 

Idealnya, tambah Ganda Mora, Walikota Pekanbaru Firdaus MT menonaktifkan Maiyulis dari pejabat eselon II di pemerintahannya. ''Apalagi, jabatan yang dipangku Maiyulis termasuk strategis,'' jelasnya. 

Ketidaktegasan Walikota Pekanbaru ini, tambahnya, bisa memperburuk citra birokrasi di Pekanbaru. Publik akan menilai bahwa birokrat tidak mau menjalankan aturan hukum yang ada. ''Kalau sudah begini, masyarakat akan antipati dengan pemerintah, kemana masyarakat mengambil contoh, kalau aparat sendiri tidak taat terhadap hukum,''ujarnya. 

''Setelah keluarnya vonis dari pengadilan, seharusnya Walikota Pekanbaru langsung menempatkan pelaksana tugas (Plt) Kepala Kesbangpollinmas agar tidak ada kekosongan di dalam pemerintahan,'' tegasnya. (rdi)