
JAKARTA – Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 25 November dipenuhi pujian kepada para pendidik, tetapi ribuan guru honorer justru kembali mengingat kenyataan getir yang tak kunjung berubah. Gelar pahlawan tanpa tanda jasa terasa seperti selimut tipis yang menutupi nasib mereka yang hidup dari honor jauh di bawah kebutuhan layak.
Beberapa bulan lalu, gambaran paling telanjang dari masalah itu pecah di ruang rapat DPR di Senayan. Rerisa, guru honorer dari Bengkulu, menangis tersedu hingga menggebrak meja saat menyampaikan keluhannya. Emosi itu lahir dari tahun-tahun mengajar tanpa Nomor Induk Pegawai dan hanya menerima honor Rp540.000 per bulan.
“Kalau Ibu mau tahu nasib kami, gaji kami itu dihitung Rp30.000 per jam, itu pun bukan per jam sehari tapi satu bulan,” ungkapnya dengan suara bergetar. Ia juga menyoroti praktik memilih kasih dalam pemberian SK Gubernur, yang menurutnya lebih mudah didapat bagi mereka yang memiliki kedekatan tertentu.
Harapan para guru honorer mengerucut pada satu pintu: menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. “Perjuangkan kami! Izinkan kami untuk bisa diangkat menjadi PPPK, asalkan punya kejelasan untuk karier kami,” pintanya.
Namun persoalan guru honorer tidak hanya soal kesejahteraan. Di Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Abdul Muis dan Rasnal merasakan sisi gelap birokrasi. Pada 2018, keduanya sepakat mengusulkan iuran Rp20.000 kepada orang tua murid untuk membantu membayar honor 10 guru yang hampir setahun tidak digaji. Langkah itu dianggap pungutan liar. Mereka diberhentikan tidak hormat dan dihukum satu tahun penjara oleh Mahkamah Agung.
Setelah lima tahun menanti keadilan, nama mereka dipulihkan. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan surat rehabilitasi pada November 2025. “Selama lima tahun ini kami merasakan diskriminasi. Semoga ke depan tidak ada lagi kriminalisasi terhadap guru-guru yang sedang berjuang,” jelas Rasnal.
Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara, Herdensi Adnin, menilai kondisi ini sebagai peringatan keras bahwa profesi guru harus dilindungi sepenuhnya. Ia menekankan bahwa momentum HGN seharusnya menjadi dorongan untuk memperbaiki kesejahteraan para pendidik, bukan justru memaksa mereka terjerat pungutan liar yang membebani orang tua siswa.
Di tengah ucapan terima kasih dan serenade Hymne Guru, kenyataan pahit tetap menggantung: para pengajar honorer membentuk masa depan murid-murid Indonesia, namun masa depan mereka sendiri masih kabur dan tercecer oleh sistem yang tak berpihak. ***