SOLO – Presiden ke-7 Joko Widodo dan Wakil Presiden ke-7 Ma’ruf Amin digugat wanprestasi oleh seorang warga Solo, Aufaa Luqmana. Gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri (PN) Surakarta, Selasa (8/4/2025), karena dinilai gagal merealisasikan janji produksi massal mobil Esemka sebagai mobil nasional.

Kuasa Hukum Aufaa, Arif Sahudi, menyebut kliennya mengalami kerugian hingga Rp 300 juta akibat tak kunjung terealisasinya produksi Esemka yang dijanjikan. Nilai kerugian itu dihitung dari estimasi harga dua unit mobil pick-up Esemka Bima dengan taksiran harga per unit sekitar Rp 150 juta.

“Para tergugat telah melakukan wanprestasi yang menimbulkan kerugian terhadap klien kami,” ujar Arif dalam keterangan tertulis.

Gugatan itu juga menyasar PT Solo Manufaktur Kreasi, selaku produsen mobil Esemka. Perkara tersebut terdaftar secara online di Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Surakarta dengan nomor PN SKT-08042025051. Meski telah tercatat, isi lengkap gugatan belum bisa diakses publik.

Menurut Arif, ketertarikan kliennya terhadap Esemka muncul saat Jokowi masih menjabat Wali Kota Surakarta dan mulai memopulerkan mobil buatan lokal tersebut. Janji Jokowi untuk menjadikan Esemka sebagai mobil nasional dianggap membangkitkan harapan publik.

“Klien kami ingin membeli mobil Esemka Bima untuk mendukung usaha jasa angkutan. Harganya saat itu jauh lebih terjangkau dibanding mobil lain,” urainya.

Ia juga menyebut, Jokowi bahkan meresmikan pabrik perakitan Esemka di Boyolali pada 6 September 2019 dan mendorong masyarakat untuk mendukung produk lokal tersebut. Namun, menurut penggugat, hingga kini Esemka belum terwujud sebagai mobil nasional yang diproduksi massal.

Arif menilai pernyataan dan langkah Jokowi tersebut menimbulkan ekspektasi yang tak kunjung ditepati, sehingga patut dikategorikan sebagai wanprestasi.

“Kami berharap hakim menyatakan perbuatan para tergugat merupakan wanprestasi dan menghukum mereka untuk membayar ganti rugi kepada klien kami,” ujarnya.

Ia menambahkan, gugatan ini diajukan untuk mencari keadilan dan meminta tanggung jawab atas harapan publik yang telah dibangun bertahun-tahun. ***