JAKARTA, GORIAU.COM - Jelang berakhirnya masa jabatan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan dan jelang proses pergantian, Dahlan Iskan sebagai Menteri BUMN yang tidak berasal dari partai politik, harus mengumumkan kepada publik tentang proses pemilihan Direktur Utama Pertamina. Dahlan Iskan juga diminta tidak mudah diintervensi dalam melakukan fit and proper test penentuan orang nomor satu di Pertamina.

Demikian rilis Presedium Nasional Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu yang diterima redaksi, Kamis (24/1/2013) malam. Pada rilis yang ditandatangani FX. Arief Poyuono, SE sebagai Ketua Presidium Nasional dan Ainur Rofiq selaku Sekretaris Jenderal mengatakan orang nomor satu di Pertamina harus tegas dan profesional.

Pada rilis tersebut dijelaskan, menjelang berakhirnya kepemimpinan Karen Agustiawan sebagai orang nomor satu di Pertamina mulai menjadi pembicaraan yang panas. Sebagai informasi, masa jabatan Dirut Pertamina Karen Agustiawan akan segera berakhir pada Maret 2013.

Panasnya perebutan kepemimpinan di Pertamina karena Pertamina merupakan salah satu BUMN yang terseksi yang 100 persen sahamnya dikuasai oleh pemerintah, sudah barang tentu siapapun yang akan mengantikan posisi orang nomor satu di Pertamina sudah dapat dipastikan akan selalu membawa kepentingan kepentingan partai politik penguasa untuk dapat meyokong program program partai politik pengguasa dalam menyosong Pemilu yang hanya satu tahun lagi.

''Sudah bukan rahasia umum lagi bahwa banyak dugaan Pertamina selalu dijadikan ATM politik oleh para elit politik dari partai politik yang berkuasa di pemerintahan, berbagai modus operandi untuk dapat mengalirkan pundi-pundi petro dollar ke kantong kantong elit politik dan partai politik untuk kepentingan memperkaya diri dan kepentingan pendanaan partai politik,'' jelasnya.

Modus pengaliran pundi-pundi petro dollar ke elit politik dan parpol yang berkuasa seperti dalam impor pengadaan BBM yang setiap harinya mencapai satu juta barrel perhari, dari hasil impor pengadaan BBM sejumlah elit politik, parpol berkuasa dan kalangan istana yang menikmati fee impor pengadaan BBM yang didapat dari mark up harga impor pengadaan BBM yang hamper 10 persen dari harga normal.

Hal ini diperkuat dengan dominasi monopoli mafia import minyak yang orangnya dan perusahaannya itu-itu saja yang diperbolehkan untuk mensupply kebutuhan BBM kepada Pertamina, bayangkan jika setiap barrel mereka melakukan mark up harga penjualan BBM import 10 persen saja atau ekuivalen dengan 10 US dollar perbarrel maka negara dirugikan dalam satu hari hamper 10 juta dollar US.

Modus operandi untuk mendapatkan pundi-pundi dollar dari Pertamina adalah dengan meminta kuota BBM bersubsidi untuk dijual ke luar negeri atau diselundupkan keluar negeri karena disparitas harga yang sangat tinggi antara harga BBM subsisdi dengan harga BBM di luar negeri, modus lainya yaitu dengan meminta pengadaan jasa pengangkutan kapal tengker dan transportasi darat untuk mendistribusikan BBM bersubsidi.

Proses pergantian Dirut perusahaan BUMN strategis seperti Pertamina harus dicurigai ada tujuan terselubung. Harus diwaspadai skenario-skenario yang bisa merugikan kepentingan bangsa dan negara. Apalagi memasuki tahun politik ini, jangan sampai Pertamina menjadi ATM parpol untuk mencari keuntungan.

Oleh Karena itu, Menteri BUMN yang merupakan pengawas dan pengendali langsung dalam hal pemilihan orang nomor satu di Pertamina sesuai dengan badan hukum Pertamina yang berbentuk BUMN yang secara jelas dalam UU tentang Badan Usaha Milik Negara nomor 19 Tahun 2003 pada pasal 14 dan 15 tentang kewenangan Menteri BUMN bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham persero dimiliki oleh negara dalam pemilihan, penunjukan, pengangkatan dan pemberhentian Direksi BUMN. dalam hal UU tersebut juga diperjelas bahwa Menteri ESDM hanyalah menteri teknis yang bertugas hanya untuk menagatur kewenangan kebijakan sektor tempat BUMN melakukan kegiatan usaha.

Berdasarkan UU BUMN No 19 tahun 2003, maka Dahlan Iskan adalah menteri yang paling berhak untuk melakukan perubahan terhadap orang nomor satu di Pertamina dan Dahlan Iskan selaku Menteri BUMN tidak perlu berdiskusi untuk menentukan orang nomor satu di Pertamina dengan Menteri ESDM. Dan keputusan final pergantian orang nomor satu di BUMN minyak itu berada di tangan Menteri BUMN Dahlan Iskan dan bukan Menteri ESDM Jero Wacik.

Untuk menghindari kekhawatiran serta kecurigaan adanya motif politik dalam pemilihan Dirut Pertamina, pemerintah harus melaksanakan proses pemilihan secara transparan. Karena itu FSP BUMN Bersatu meminta Menteri BUMN yang kebetulan bukan berasal dari partai politik untuk tidak mudah diintervensi dalam melakukan proses Fit and Proper Test dalam menentukan orang yang akan jadi Direktur Utama Pertamina agar menghasilkan orang nomor satu Pertamina yang tidak mudah diintervensi oleh Parpol berkuasa dan elit politik perampok Pertamina. Apalagi, proses tersebut dilakukan saat memasuki tahun politik, yakni setahun menjelang Pemilu 2014.

Agar terhindar dari tuduhan asal tunjuk orang serta motif lainnya, Menteri BUMN mesti memberikan penjelasan kepada publik dalam memilih seseorang. Harus ada argumentasi yang jelas dan masuk akal tentang orang yang akan terpilih menduduki kursi nomor satu di Pertamina. Selain itu Pertamina tidak hanya butuh Dirut yang mengerti industri migas, tetapi juga yang juga punya jiwa nasionalisme. Makanya, diharapkan kebijakan-kebijakan Pertamina berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara.

Juga dijelaskan, dalam UU BUMN No 19 tahun 2003 tentang masa jabatan Direksi BUMN yang berlaku selama lima tahun juga dapat dipilih kembali, apabila mempunyai track record dan kinerja yang baik bagi Pertamina, tetapi berdasarkan informasi yang diperoleh kalangan pelaku industri migas, Karen dituding gagal memenuhi target produksi migas Pertamina serta maraknya penyeludupan BBM bersubsidi dan terpaan dugaan KKN yang dilakukan suami Karen dalam penyewaan kapal pengangkut BBM Import maka hal ini harus didasari dengan dengan bukti bukti yang kuat untuk sebagai dasar alasan untuk mencopot jika terbukti atau mempertahankan Karen Agustiawan jika semua tuduhan itu tidak terbukti.

Selain sosok oarng nomor satu Pertamina yang tegas dan professional yang dibutuhkan oleh Pertamina, kontrol yang ketat terhadap para mafia import minyak BBM dan penyelundup BBM bersubsidi yang telah merugikan negara harus dilakukan oleh serikat pekerja yang ada di Pertamina juga sangat dan jika ada temuan-temuan yang mengarah ke hal tersebut untuk tidak segan-segan melaporkan ke KPK. (rls)