PANGKALAN KERINCI, GORIAU.COM - Dalam rapat paripurna DPRD Pelalawan di Gedung Daerah Laksamana Mangkudiraja Pangkalan Kerinci Senin kemarin (15/4) dengan agenda pandangan anggota Dewan mewakili suara Fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah tahun 2012, lima dari enam fraksi sampaikan pandangan sementara satu fraksi yakni Fraksi Pelalawan Bersatu tidak memberikan pandangan karena tak satu pun anggota Fraksi tersebut menghadiri rapat paripurna.

Meski satu fraksi tak memberikan pandangan fraksi, namun rapat paripurna terus dilanjutkan dengan mendengarkan pandangan fraksi lainnya diantaranya Fraksi PAN, Fraksi Golkar, Fraksi Hanura Sejatera, Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Demokrat Pembangunan.

Mengawali penyampaian laporan pandangan Fraksi terhadap LKPJ kepala Daerah tahun 2012, Fraksi PAN yang disampaikan oleh Ketua Fraksi Nazar Arnazh menyampaikan bahwa seharusnya dan ada baiknya LKPJ disampaikan oleh kepala daerah sesuai dengan waktunya, yakni paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran.

"Karena itu, diharapkan tahun 2013 mendatang untuk penyampaian LKPJ-nya bisa disampaikan paling lambat akhir bulan Maret," ujarnya.

Nazar mengatakan bahwa pihaknya menilai saat ini program pembangunan harus sesuai dengan Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2011. Selain itu juga diminta agar pihak pemerintah daerah harus jelas dalam membuat laporan keuangan, sehingga dengan begitu bisa jelas diketahui berapa capaian target yang terealisasi.

''Tak hanya itu, pengukuran aspek kinerja aparatur juga harus ditingkatkan oleh seluruh SKPD. Dan pengukuran kinerja ini bisa dilakukan secara berkala di seluruh SKPD,'' katanya sambil meminta agar masalah ini dapat di tindak lanjuti untuk pencapaian yang lebih baik lagi.

Sementara itu, dari Fraksi Golongan Karya yang disampaikan oleh Abdul Muzakir meminta pemda agar program ekonomi kerakyatan bisa ditingkatkan. Di samping itu, adanya penambahan dana Alokasi Dana Desa (ADD), pendataan penduduk secara maksimal, peningkatan mutu dan kualitas hidup guru serta penyebaran guru untuk lebih merata.

''Ini demi terwujudnya kualitas pendidikan dan juga penambahan honor atau tenaga medis, serta diminta kepada pemerintah daerah juga agar pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jalan di seluruh daerah dapat menjadi perhatian serius,'' katanya.

Sedangkan dari Fraksi Hati Nurani Nusantara Sejahtera yang disampaikan oleh Markarius Anwar, menilai bahwa pelaksanaan pembangunan tahun 2012 masih belum fokus. Hal ini ditandai minimnya capaian yang diterima seperti masih banyak sejumlah pekerjaan yang dibangun hasil kerjanya tidak sesuai dengan yang diharapkan sehingga bangunan tersebut kurang bermanfaat bagi masyarakat.

Fraksi Hanura juga menilai masih rendahnya kinerja SKPD, itu dibuktikan dengan capaiannya yang tidak maksimal sehingga target tidak tercapai. Untuk itu, diharapkan kepada Pemerintah daerah agar dapat memberikan suatu motivasi ataupun sanksi tegas demi terwujudnya pencapaian kinerja sesuai dengan target yang diharapkan.

''Ke depan saran dari fraksi kami, agar pemerintah daerah terkait Program pendidikan gratis harus dimatangkan, seperti penambahan guru honor harus benar-benar dilaksanakan sesuai aturan. Begitu juga dengan penerimaan tenaga kerja kontrak harus sesuai dengan aturan seperti pemadam kebakaran dan satpol PP,'' ungkapnya.

Sedangkan dari Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan oleh Suprianto Agustinus menerangkan bahwa fraksinya saat ini melihat di sejumlah daerah masih ada masyarakat yang disulitkan dalam proses pengembalian e KTP. Soalnya, warga yang ingin mengambil E KTP harus membawa surat pindah kalau dia pendatang ditambah lagi masih terjadinya simpang siur informasi terkait pengambilan e KTP.

Selain itu Fraksi PDI juga menyampaikan agar bantuan binatang ternak untuk kelompok tani di daerah harus dari bibit unggul demi terwujudnya peningkatan ekonomi masyarakat serta untuk pendidikan agar Pemerintah daerah dapat memisahkan gedung sekolah SMP Bernas dan SMA Bernas di tempat terpisah supaya kegiatan belajar mengajar disekolah itu tidak terganggu.

Dan yang terakhir, laporan pandangan umum yang disampaikan oleh Fraksi Demokrat Pembangunan yang disampaikan oleh Josen Silalahi. Saat itu, dirinya menekankan soal arah kebijakan umum daerah yang masuk dalam visi dan misi, karena saat ini Fraksi Demokrat Pembangunan melihat pemerintah daerah belum memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang.

Selain itu juga terkait Pembengkakan silpa tahun anggaran sebelumnya dinilai bahwa pengguna anggaran kurang mampu menggunakan anggaran yang sudah ada. Hal tersebut tentu saja merugikan masyarakat karena rencana yang sudah dianggarkan tidak terealisasi dengan baik. Sedangkan soal pendataan asset yang menjadi kekayaan daerah, Fraksi ini meminta agar dinas terkait secepatnya harus mendata dan disampaikan ke DPRD dalam waktu dekat secara rinci.

Terkait tidak hadirnya satupun perwakilan dari Fraksi Pelalawan Bersatu dalam Rapat Paripurna penyampaian LKPJ tahun 2012 yang dilaksanakan di gedung Daerah, H Husni Tamrin SH selaku Ketua Fraksi Pelalawan Bersatu mengungkapkan kalau fraksinya tidak hadir dalam rapat paripurna itu dikarenakan rapat paripurna itu penuh panggung sandiwara, “ Fraksi kita tidak hadir karena paripurna itu penuh Panggung sandiwara,” ungkapnya singkat. (ilm)