PEKANBARU - Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Riau, Parisman Ihwan angkat bicara terkait isu pinjaman Rp 2,1 T yang akan diajukan oleh Pemprov Riau kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Dikatakan Ketua Komisi IV DPRD Riau ini, pinjaman itu ditujukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang dihantam oleh pandemi Covid-19 selama setahun belakangan.

Adapun peruntukannya tidak hanya sebatas infrastruktur saja tapi juga pertanian serta perhubungan.

"Intinya ada tiga sektor yang akan ditingkatkan, mulai dari infrastruktur, pertanian dan perhubungan," ujarnya, Kamis (21/1/2021).

Terkait adanya kekhawatiran pinjaman ini akan menganggu neraca keuangan APBD, menurut pria yang biasa disapa Iwan Fatah ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tentunya sudah melakukan penghitungan sendiri.

"Saya juga sudah berkomunikasi dengan Pemprov, pinjaman ini sedang melakukan pembahasan bersama Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, selaku leading sektor dari program PEN ini," kata Iwan,

Usulan itu tentunya telah disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemprov Riau, dan Kemenkeu sendiri tentu akan mempertimbangkan besaran pinjaman yang akan dicairkan ke Pemprov Riau.

"Jadi pinjaman itu bisa Rp 2,1 T, bisa saja angkanya segitu, bisa juga dibawah itu, intinya itu akan disesuaikan dengan keuangan daerah. Kalau memang tidak mampu, ya Kemenkeu tidak akan memberikan pinjaman," imbuhnya.

Pinjaman ini, lanjutnya, tidak hanya dilakukan oleh Pemprov Riau saja, tapi provinsi-provinsi lain di Indonesia juga memanfaatkan pinjaman ini untuk membangun daerahnya, mengingat pendapatan daerah mengalami penurunan akibat Covid-19.

"Pinjaman ini dilakukan supaya ekonomi masyarakat bisa berjalan, dan pembangunan juga bisa berjalan. Tidak hanya Riau, tapi juga ada provinsi lain yang mengajukan pinjaman tampa bunga ini ke SMI," tutupnya. ***