
BENGKALIS, GORIAU.COM - Ketua DPRD Bengkalis Jamal Abdillah ketika dikonfirmasi, Selasa (30/7) menyangkut Pansus LKPj membenarkan kalau seluruh fraksi memberikan catatan strategis atas LKPj kepala daerah tersebut. Pada umumnya salah satu masalah yang dinilai urgen adalah penyertaan modal keseluruh desa bernama UED-SP yang menembus angka Rp100 miliar, dinilai masih sangat jauh dari harapan.
''Dari wacana yang berkembang serta desakan mayoritas fraksi, ada keinginan untuk membentuk Pansus UED-SP. Tujuannya adalah supaya penyertaan modal ke desa tersebut transparan, tidak membebani keuangan daerah serta sebagai bahan evaluasi kinerja Pemkab bengkalis, karena sejauh ini tingkat keberhasilannya sangat minim,'' papar Jamal.
Politisi muda PKS ini juga mengatakan bahwa program UED-SP yang filosofinya untuk mengangkat perekonomian masyarakat dengan menciptakan kemandirian, ternyat hanya menambah beban masyarakat. Kalau boleh disebutkan, program UED-SP itu tidak ubahnya seperti rentenir yang dilegalkan pemerintah, dengan memeras masyarakat yang ingin berusaha.
''Atas dasar itulah salah satu yang paling mendapat sorotan adalah program UED-SP, karena boleh dikatakan gagal total. Seluruh fraksi sudah sepakat, untuk membentuk Pansus UED-SP,'' ujar Jamal.
Pada rapat pripurna pansus LKPj itu, persoalan lain yang disorot adalah penyertaan modal Rp300 miliar ke BUMD PT BLJ yang sampai sekarang beluma ada progresnya. Lantas infrastruktur di bidang pendidikan, seperti menjadikan Bengkalis sebagai kota pendidikan, indikatornya belum terlihat sama sekali. Di bidang kesehatan, Pemkab Bengkalis tidak memiliki komitmen yang kuat dalam memberikan layanan kesehatan.
Juga catatan strategis lainnya berupa masih rendahnya pelayanan publik, masih sangat banyak desa yang belum dialiri listrik dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat kecil, dibanding potensi pendapatan yang bisa diraih.(jfk)