PANGKALAN KERINCI, GORIAU.COM - Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan telah mengesahkan hutan desa di Kabupaten Pelalawan dengan disaksikan oleh Wakil Gubernur Riau Mambang Mit dan bupati setempat HM Harris. Hal itu ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) Menhut tentang penetapan areal kerja hutan desa di Kabupaten Pelalawan Nomor: S.120/V-BPS/2013 yang digelar di Pasar Desa Segamai, Senin (29/7/2013).

Penyerahan izin Hutan Desa dengan total luas 4.000 hektar itu dilakukan oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan di Desa Segamai setelah kerja keras bertahun-tahun yang dilakukan masyarakat setempat yang tergabung dalam Lembaga Pengelola Hutan Desa masing-masing desa yakni desa Segamai dan desa Serapung dengan dukungan dari Yayasan Mitra Insani, sebuah LSM yang berkedudukan di Pekanbaru.

Dalam sambutannya pada acara tersebut, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa dahulu pihaknya lebih banyak mengeluarkan izin perusahaan, sehingga masyarakat kerapkali dikesampingkan. Setelah kebijakan tersebut diperbaiki, saat ini sudah ada sekitar 600 ribu hektar yang dialokasikan untuk hutan tanaman rakyat.

"Ini artinya, kawasan hutan bisa dikelola sepenuhnya oleh masyarakat misalnya dengan menanam karet. Sehingga dengan begitu, mereka bisa memiliki penghasilan yang lebih untuk membiayai pendidikan anak-anak masyarakat desa," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Desa Segamai, Ridwan, mengatakan bahwa pengakuan hak atas Hutan Desa ini akan secara nyata mendorong upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sambil dapat menjaga hutan tetap lestari.

"Karena itu, kita upayakan semaksimal mungkin dengan diberikannya kepercayaan untuk mengelolah hutan ini nantinya akan kita jaga kelestariannya sehingga nantinya bisa tercipta dan terjaga semua satwa baik flora dan fauna di dalamnya," katanya.

Sementara itu, Direktur Yayasan Mitra Insani Zainuri Hasyim mengaku bahwa saat ini baru pertamakalinya Desa Serapung dan Desa Segamai memiliki hutan desa di Riau. Dan ini akan menjadi modal utama dalam merintis dan menjaga kawasan hutan yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat. Hal ini juga sebagai salah satu bentuk kepedulian masyarakat desa bahwa mereka yang dulunya bisa hidup dengan hutan, kemudiandiupayakan mereka dapat mengelolanya kembali karena hutan dan masyarakat tidak bisa dipisahkan.

"Hutan Desa Segamai dan Serapung ini menjadi hutan desa pertama di Riau dan sekaligus kesempatan bagi masyarakat untuk membuktikan bahwa mereka mampu menjaga hutan secara berkelanjutan, bahkan bisa lebih baik dari pada perusahaan. Di samping itu, hutan desa juga bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan generasi masa depan," ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Koordinator Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari), Muslim Rasyid. Menurutnya, bahwa hutan desa yang dikelola masyarakat desa tersebut berada di lanscape Semenanjung Kampar yang merupakan hutan lindung gambut seluas 680 ribu hektar yang memiliki kekayaan hayati tinggi.

"Dan ini merupakan habitat penting harimau Sumatra. Gambut Semenanjung Kampar juga memiliki kandungan karbon tinggi dan penting bagi upaya menahan laju pemanasan global dari deforestasi, sehingga hutan desa ini juga memiliki signifikansi global," katanya.

Muslim menjelaskan bahwa perlindungan Semenanjung Kampar menjadi penting sebagai salah satu tolak ukur atas keberhasilannya pemerintah melindungi hutan yang ditunjukkan dengan penetapan status hutan desa yang letaknya dikelilingi oleh kawasan HTI perusahaan. Diantaranya PT Gemilang Cipta Nusantara, PT. Mitra Inhutani Jaya, PT Trio Mas dan PT Satria Perkasa Agung, yang dulunya merupakan bekas HPH PT Agam Sempurna.

Sementara itu dengan diterimanya SK Defenitif Dari Menhut soal penetapah Hutan Desa kepada pengelolah Hutan Desa Edi Silitonga selaku ketua Lembaga Pengelolah Hutan desa Segamai dan Zaisal selaku pengelolah hutan desa Serapung mengaku keduanya akan melakukan konserfasi dan resturasi, dengan diberikan kepecayaan untuk memanfaatkan lahan hutan desa tersebut mereka selaku pengelolah berharap agar pemerintah dan instansi terkait lainnya dapat membantu sekaligus memfasilitasi perbaikan hutan disemananjung kampar itu.

''Kami sangat bersyukur diberikan kepercayaan kembali untuk mengelolah hutan warisan leluhur kita bang, SK dari Menhut sudah kita terima dan ini akan menjadi modal dasar untuk memperbaiki ekosistem yang ada disana, dan sekarang yang kita butuhkan adalah izin pengelolaannya dari pemerintah daerah yakni pemerintah daerah kabupaten dan pemerintah provinsi Riau agar lebih sah lagi untuk mengelolahnya," ungkap mereka.

Menanggapi masalah kebutuhan perizinan yang dibutuhkan Lembaga Pengelolah Hutan Desa ini terkait izin pengelolaan hutan, Bupati PelalawanHM Harris dan Wakil Gubernur HR Mambang Mit yang hadir pada acara tersebut mengaku bahwa pihak pemerintah daerah siap mendukung dan akan membantu proses perizinan yang dibutuhkan oleh lembaga pengelolah hutan tersebut.

"Kita sangat bersyukur dan siap membantu mereka untuk mendapatkan izin yang mereka inginkan, dan kita akan siapkan secepatnya demi keabsahan pengelolaan hutan desa yang pertamakalinya diberikan oleh masyarakat Pelalawan di dua desa ini yaknni di desa Segamai dan Serapung, semoga dengan diberikan izin itu nantinya masyarakat bisa secepatnya dan leluasa dalam memperbaiki dan menjaga kelestarian hutan di semenanjung kampar ini,'' ungkap Wagub HR Mambang Mit.(ilm)