BENGKALIS, GORIAU.COM - Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Bengkalis tahun 2012 mendapat sorotan tajam dari seluruh fraksi di DPRD Bengkalis. Hal itu terungkap pada rapat paripurna DPRD Bengkalis mendengarkan laporan pansus LKPj serta tanggapan dari seluruh fraksi, Senin (29/7) malam.

Rapat paripurna itu sendiri dimulai pukul 22.30 WIB, dipimpin ketua dewan Jamal Abdillah serta dihadiri Wakil Bupati Suayatno dan mayoritas anggota dewan. Agenda utama rapat itu sendiri adalah laporan Pansus LKPj yang diketuai Misliadi.

Dalam laporan pansus yang dibacakan langsung Misliadi, disebutkan bahwa tahun 2012 merupakan tahun yang sangat strategis dalam periode kepemimpinan Herliyan Saleh-Suayatno.

Pasalnya, periode tersebut merupakan pertengahan masa kepemimpinan yang seharusnya sudah dapat diproyeksikan keberhasilan atau kegagalan pasangan kepala daerah tersebut dalam menjalankan pemerintahan serta program pembangunan daerah.

''Catatan strategis serta rekomendasi yang disampaikan pansus ini menjadi sangat penting bagi kita semua, sebagai upaya perbaikan. Pansus juga melakukan koreksi serta evaluasi menyeluruh atas penyampaian LKPj kepala daerah tersebut, sekaligus menjadi perhatian bagi kepala daerah bersama SKPD-SKPD,'' ungkap Misliadi.

Kemudian politisi PKB itu menyampaikan juga bahw catatan-catatan strategis itu antara lain, pertama, pelaksanaan APBD tahun 2012 berjalan lambat seperti tahun sebelumnya, tahun 2010 dan 2011. Kedua, pada tahun anggaran 2012 target pencapaian sektor pembangunan dasar dan strategis masih sangat rendah, terutama pada pekerjaan umum. Dimana pencapaian pada tahun 2012 untuk sektor keuangan cuma 40,63% dan realisasi fisik 69,06 %.

Ketiga, penanganan titik banjir selama ini terjadi belum sepenuhnya berhasil. Keempat, tahun 2012 menyisakan silpa anggaran yang cukup besar mencapai Rp1,6 triliun, belum termasuk dana cadangan (saving,red) yang berkisar Rp 500 miliar serta penyertaan modal ke BUMD PT BLJ senilai Rp300 miliar. Artinya, pada tahun 2012 lalu, APBD yang terserap untuk kepentingan masyarakat hanya sekitar 7% dari total ksleuruhan APBD sebesar Rp5,1 triliun.

''Yang tak kalah pentingnya, pansus LKPj menilai pelaksanaan program UED-SP perlu menjadi perhatian serius. Program tersebut dalam prakteknya dilapangan menimbulkan masalah, mulai dari pungutan liar, minimnya pengembalian dan yang terpenting program UED-SP itu tidak memiliki payung seperti Peraturan Daerah (Perda). Padahal total anggaran yang disedot melebihi Rp 100 miliar,'' jabar Misliadi lagi.(jfk)