TELUKKUANTAN – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau angkat bicara dengan kebijakan DPRD Kuantan Singingi (Kuansing) yang membahas APBD secara tertutup. DPRD Kuansing menjadikan tata tertib (tatib) sebagai tameng untuk tidak transparan dalam pembahasan APBD.

Menurut Taufik, Manager Advokasi dan Riset FITRA Riau, secara hierarki hukum, tatib atau peraturan DPRD merupakan salah satu produk hukum daerah yang jenis sifatnya regeling, dibentuk sebagai peraturan yang lebih tinggi.

"Tatib itu hanya dikhususkan berlaku pada internal saja dan tidak berlaku atau mengikat pada di luar internal," ujar Taufik dalam keterangan tertulisnya yang diterima GoRiau.com, Rabu (15/11/2023) siang.

Menurutnya, penyusunan tatib harus juga mengacu pada PP tahun 2018 dan seharusnya penyusunan tatib sebelumnya juga harus memperhatikan dan disingkronkan dengan undang-undang lainnya.

"Itu dikatakan bahwa tatib bersifat regeling, yang mana disebutkan dalam arti regeling adalah tindakan yang bersifat mengatur dan bersifat umum," ujar Taufik.

Sehingga, lanjut Taufik, ketika melakukan penyusunan tatib juga harus berpedoman pada aturan UU yang sudah diundangkan oleh pemerintah. Apalagi kalau dilihat ranah fungsi DPRD yang merupakan fungsi budgeting, pengawasan dan controling, sehingga kinerjanya sangat berhubungan dengan kepentingan publik.

"Artinya semua proses yang dilakukan oleh DPRD atas dasar kepentingan publik maka seyogianya semua harus terbuka untuk publik, termasuk pada pelaksanaan pembahasan di komisi dan itu diatur jelas dalam PP 12 tahun 2018 pada pasal 14," terang Taufik.

PP 12 tahun 2018 pasal 14 berbunyi :
(1) Pemerintah Daerah dan DPRD wajib melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Perda.
(2) Pembentukan Perda melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tidak sampai di situ, Taufik juga berbicara tentang UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Dimana, setiap proses informasi yang berkaitan dengan keuangan adalah informasi yang terbuka dan hal itu jelas diatur pada pasal 9 sampai pasal 16 UU 14/2008.

"Mengacu ke UU 14/2008, apa saja informasi yang harus disediakan setiap saat dan serta merta oleh badan publik," tegas Taufik.

Selain itu, PP 45 tahun 2017 tentang partisipasi publik juga secara jelas mengatur bagaimana partisipasi warga untuk terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan penganggaran daerah.

"Artinya sudah saatnya DPRD memberlakukan open parlemen dalam pembahasan. Kalau kita mengacu pada kondisi di DPR RI juga sudah menerapkan proses pembahasan anggaran untuk terbuka ke publik. Untuk apa lagi kalau DPRD Kuasing menutup ruang terhadap pembahasan itu yang mana dalam aturannya sudah cukup jelas bahwa pembahasan anggaran terbuka," kata Taufik.

Jika pembahasan anggaran dilakukan tertutup dan itu dimandatkan dalam tatibnya, FITRA Riau menduga bahwa apa yang dilakukan oleh anggota DPRD Kuasing ada faktor kesengajaan untuk menyelipkan agenda terselubung.

"Hal ini menimbulkan dugaan prasangka tak baik oleh publik, terkhusus masyarakat Kuansing kepada anggota DPRD Kuansing," tutup Taufik.***