PANGKALANKERINCI - Banyak perusahaan beroperasi di wilayah Kabupaten Pelalawan, mulai dari perusahaan pertambangan hingga perkebunan kelapa sawit. Bisa dipastikan, potensi terhadap pencemaran lingkungan sangat tinggi.

Bahkan beberapa diantaranya dalam beberapa tahun terakhir, telah ada yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan. Hingga adanya sanksi dari pihak terkait kepada perusahaan pelaku pencemaran lingkungan.

Namun sayang, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pelalawan selaku instansi yang menangani, tidak mampu berbuat banyak untuk melakukan pengawasan. Lantaran minimnya support anggaran dari pemerintah, terlebih pada APBD tahun 2017 ini.

"Pengawasan izin lingkungan terhadap perusahaan sudah dilakukan," kata Kepala DLH Kabupaten Pelalawan, Samsul Anwar, kepada GoRiau.com (GoNews Group), Jumat (28/4/2017).

Diungkapkannya, pengawasan izin lingkungan terhadap perusahaan di Pelalawan hanya bisa dilakukan separuhnya, dari 79 perusahaan yang beroperasi.

"Tahun ini baru akan kita lakukan separuhnya dari seluruh perusahaan yang ada. Kita utamakan perusahaan yang sudah diprioritaskan, karena terbatasnya anggaran," ujarnya.

Mengingat, alokasi anggaran yang diterima DLH Kabupaten Pelalawan sangat minim. Kendati demikian, Samsul Anwar menegaskan pihaknya tetap berupaya mengevaluasi dan melakukan pengawasan terhadap pengolahan limbah perusahaan.

"Evaluasi yang dilakukan seperti limbah B3, limbah cair, limbah udara, air dan lainnya, seperti yang tercantum di izin lingkungan. Dari 39 perusahaan, baru 10 yang sudah terlaksana kajiannya," sebutnya.

Evaluasi dan pengawasan terhadap pengolahan limbah dilakukan terhadap perusahaan HTI dan perkebunan yang beroperasi di Kabupaten Pelalawan.

"Kita turun ke lapangan dan hanya mengambil sampel, kemudian sampel itu kita bawa ke laboratorium kesehatan di Pekanbaru," pungkas Samsul Anwar. ***