RENGAT, GORIAU.COM - Penangkapan empat warga yang dilakukan oleh \kepolisian saat warga melakkan demontrasi di Dinas Kehutanan Inhu beberapa waktu lalu menuai protes. Pasalnya, pada aksi demo yang dilakukan pekan lalu itu, kepolisian melakukan penangkapan terhadap empat warga dan sampai sekarang belum dibolehkan pulang.

Karena penangkapan itu, ratusan warga yang berasal dari tujuh desa di Kecamatan Kelayang yaitu Desa Talang Gedabu, Desa Simpang Kota Medan, Desa Kota Medan, Desa Sungai Kuning Benio, Desa Sungai Golang, Desa Bukit Selanjut, dan Desa Polak Pisang embali mendatangiKantor Dinas Kehutanan Kabupaten Inhu, Selasa (22/1/2013).

Ketua Forum Kades Kecamatan Kelayang yang juga Kades Tanjung Beludu Udri mengatakan bahwa kehadiran masyarakat di Kantor Dinas Kehutanan (Dishut) Inhu hari ini, Selasa (22/1) untuk mencari solusi terkait permasalahan yang terkadi antara masyarakat denga,n PT RPI yang mengakibatkan ditangkapnya empat warga.

Dijelaskannya, PT RPI adalah perusahaan yang bergerak di bidang penanaman Akasia di Sesa Bukit Selanjut, Kecamatan Kelayang. Masyarakat menolak keberadaan perusahaan yang kini sedang melakukan land clearing tersebut.

Dan pada tanggal 1 0ktober 2012 yang lalu para Kades dari tujuh desa yang ada di Kecamatan Kelayang sudah mengadukan masalah ini kepada Bupati Inhu dengan Nomor: 06/IX/PTD/2012.

Dalam pengaduan yang ditanda tangani oleh tujuh Kades tersebut diinyatakan bahwa masyarakat resah dengan adanya kegiatan land clearing yang dilakukan oleh pihak PT. RPI, namun tidak ada tindak lanjutnya, sampai akhirnya masyarakat melakukan demo pada hari Minggu (20/1) yang lalu dan berbuntut terhadap penagkapan empat warga.

Pada aksi ini para pendemo akhirnya diundang untuk melakukan pertemuan di ruangan rapat Dinas Kehutanan Inhu yang dihadiri oleh Kades Tanjung Beludu, para Koordinator demo, Wakil Bupati, Sekdakab. Inhu Asisten I Setdakab. Inhu, para perwakilan Dinas Kehutanan, dan Camat Kelayang.

Sementara itu, Camat Kelayang Drs. H. Abd Hayat, Msi ketika dimintai keterangan ueusai pertemuan mengatakan bahwa Pemkab Inhu akan memfasilitasi permaslahan yang terjadi antara masyarakat dengan PT RPI, sementara terkait penangkapan warga tetap akan diproses secara hukum yang berlaku. (aun)