PEKANBARU, GORIAU.COM - Kepolisian Daerah Riau menyatakan empat mantan pejabat pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pelalawan diduga telah melakukan tindak pidana korupsi atas jual beli lahan Perkantoran Bhakti Praja tahun 2002. Kasusnya saat ini telah dinyatakan lengkap (P21) dan dilimpahkan ke pihak Kejaksaan Tinggi. para tersangka juga telah dijebloskan ke penjara sebagai tahanan titipan.

"Empat tersangka tersebut masing-masing yakni SH, mantan Kepala BPN Pelalawan, AA, mantan Kepala Seksi Penataan Lahan pada BPN Pelalawan, serta TAH yang merupakan mantan pejabat pelaksana atas proyek pembangunan Perkantoran Bhakti Praja," kata Kepala Bidang Humas Polda Riau, AKBP Hermansyah, kepada wartawan yang menemuinya di ruang kerjanya, Rabu (5/6/2013).

Sementara seorang lainnya, demikian Hermansyah, yakni berinisial L yang merupakan mantan Kepala bagian Keuangan pada BPN Pelalawan. "Kasus ini sebelumnya ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau," katanya.

Menurut kronologi perkara, kata dia, kasus ini bermula pada upaya pembebasan lahan proyek Perkantoran Kabupaten Pelalawan tahun 2002 seluas 110 hektare di Pangkalan Kerinci, Pelalawan. Pembebasan lahan seluas itu sebelumnya telah dilunasi oleh pihak BPN, namun belakangan kembali dianggarkan oleh sejumlah para pelaku yang diduga berkomplot lewat anggaran tahun 2009, 2010 hingga 2011.

"Kasus ini juga telah diselidiki oleh Polda sejak 2011. Namun naik kepenyidikan baru pada akhir 2012 dengan penetapan empat orang sebagai tersangka," katanya.

Otak pelaku tindak pidana yang ditaksir mendatangkan kerugian bagi negara mencapai Rp38,87 miliar ini menurut Hermansyah adalah SH yang sebelumnya di tahun 2002 menjabat sebagai Kepala BPN Pelalawan. "Saat ini, berkas perkaranya telah P21 atau dinyatakan lengkap untuk kemudian dilimpahkan ke pihak Kejaksaan Tinggi Riau," kata Hermansyah.(fzr)