JAKARTA – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah menerapkan efisiensi anggaran dalam penyusunan APBN 2026. Menurutnya, selama kebijakan tersebut berpihak pada kepentingan rakyat, DPR akan berada di barisan pendukung.

“Efisiensi anggaran selama itu memang baik untuk rakyat, DPR RI tentu saja akan mendukung,” ujar Puan usai bertemu Perdana Menteri Tiongkok, Li Qiang, di Kompleks Parlemen, Senayan, Minggu (25/5/2025).

Meski demikian, Puan menegaskan bahwa DPR tetap akan mencermati postur anggaran secara menyeluruh, terutama alokasi belanja yang menyasar program-program kesejahteraan masyarakat.

“Kita akan pastikan anggaran tidak hanya hemat, tapi juga tepat sasaran,” katanya.

Pemerintah sebelumnya telah menyampaikan sinyal bahwa efisiensi anggaran akan tetap menjadi arah kebijakan fiskal 2026. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyebut penyusunan APBN tahun depan akan mengacu pada hasil evaluasi tahun ini.

“Kami akan terus memantau langkah-langkah efisiensi dan menjadikannya dasar dalam menyusun APBN 2026,” ujar Sri Mulyani usai rapat paripurna DPR RI ke-18, Selasa (20/5/2025).

Sementara itu, dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,2 hingga 5,8 persen.

Puan menegaskan bahwa DPR melalui fraksi-fraksi akan memberikan pandangan terhadap asumsi makro dan arah kebijakan fiskal tersebut, yang kemudian akan ditanggapi kembali oleh pemerintah.

“Minggu depan, pandangan fraksi-fraksi akan disampaikan. Setelah itu, akan ada tanggapan dari pemerintah untuk dibahas lebih lanjut,” ujarnya.

DPR menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan keberlanjutan program pelayanan publik, serta memastikan kebijakan fiskal tidak sekadar memangkas belanja, tetapi tetap memacu pertumbuhan yang inklusif dan adil. (ant)