PANGKALANKERINCI - Minimnya kehadiran eksekutif pada sidang paripurna yang digelar DPRD Pelalawan, Senin (17/4/2017), mendapat reaksi keras dari anggota dewan. Minimnya kehadiran pejabat Pelalawan kerap terjadi pada paripurna dewan.

"Seharusnya Kepala SKPD dan Kabidnya hadir, karena ini soal reses dan jawaban pemerintah," ujar Ketua Fraksi Golkar, Baharudin SH, kepada GoRiau.com (GoNews Group).

Dikatakannya, eksekutif harus memahami atas amanah yang telah diberikan kepadanya. Secara konstitusi hal itu telah diatur dalam undang-undang.

"Perlu disadari, bahwa mereka ini pejabat publik yang menjalankan amanah rakyat. Kalau tak sanggup hadir di acara seperti ini, silahkan mundur," tegasnya.

Menurut Baharudin, kehadiran Wakil Bupati Pelalawan, H Zardewan dalam dua agenda paripurna dewan menjalankan tugasnya mewakili Bupati Pelalawan, HM Harris.

"Pak Wakil itu, hari ini kapasitasnya sebagai Bupati untuk menyampaikan jawaban kepala daerah atas pemandangan umum fraksi," jelasnya.

Diungkapkan Baharudin, terkait minimnya kehadiran pejabat Pelalawan dalam setiap pelaksanaan Paripurna, hal itu akan disampaikan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pelalawan.

"Hal ini akan kita sampaikan ke Sekda. Sebulan sebelum paripurna digelar sudah dijadwalkan, jadi tak ada alasan bagi eksekutif untuk tidak hadir," tandasnya menutup.***