RENGAT, GORIAU.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau menyesalkan lumpuhnya pelayanan publik selama dua hari, sejak Selasa hingga Rabu di Pemkab Indragiri Hulu (Inhu).

Lumpuhnya pelayanan publik ini diakibatkan para kepala satuan kerja (Satker) mengikuti acara seremonial touring dan camping dalam rangka peringatan hari lingkungan hidup sedunia yang dilaksanakan di Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT).

Menyikapi hal ini anggota DPRD Inhu, Juanda yang didampingi Ivan Rifki, Hafizon Ramadhan, Agus Sugiono dan Andi Hakim kepada wartawan Rabu (5/6/2013) di gedung DPRD Pematang Reba menegaskan, pihaknya menyesalkan lumpuhnya pelayanan publik di Pemkab Inhu yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMD-PPT) hanya akibat mengikuti bupati dalam acara seremonial.

''Kita menyesalkan hanya akibat mengikuti Bupati Inhu dalam melakukan kegiatan seremonial, rakyat dikorbankan, apalagi hingga dua hari pelayanan terhadap masyarakat lumpuh seperti yang terjadi di Disdukcapil. Itu kan hanya karena menunggu tanda tangan Kadis yang tidak bisa diwakilkan akhirnya warga urung mendapatkan Akte Kelahiran dan KTP serta KK. Inikan ironis sekali disaat Pemkab Inhu selalu menggembar-gemborkan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat,'' ujarnya.

Ditambahkanya, kalau hanya acara seremonial yang terkesan hura-hura dan pencitraan, itu sebaiknya tidak seluruh kepala Satker ikut serta. Sebab tugas dan tanggung jawab melayani masyarakat tetap harus menjadi yang utama, bukan malah masyarakat yang mesti melayani para pejabat. ''Inikan sudah tragis sekali, masyarakat mesti menunggu hingga dua hari masih belum mendapat tanda tangan Kadis yang bersangkutan. Padahal yang diurus itu sangat penting, apalagi besok hari libur kan kasihan masyarakat terombang ambing hanya karena menunggu pejabatnya," ungkapnya.

Pihaknya sebagai mitra yang menjalankan fungsi pengawasan menghimbau kepada Pemkab Inhu bila ingin melaksanakan acara seremonial agar tidak mengorbankan masyarakat dengan mengikutsertakan semua pejabatnya. " Kalau ingin melaksanakan acara seremonial sebaiknya pejabat yang bersangkutan saja, tidak perlu semuanya ikut serta. Inikan ironis sekali mulai dari Sekda, Asisten, Kadis hingga Kasubag ikut serta semuanya, sementara disatu sisi masyarakat terabaikan," tegasnya.

Sementara itu saat dihubungi terpisah Sekretaris Disdukcapil Inhu Nashenrijon mengatakan, dengan tidak adanya Kadisdukcapil ditempat akibat mengikuti acara seremonial. Pihaknya mengeluarkan surat keterangan untuk akte kelahiran dan KTP serta KK bagi masyarakat yang ditanda tanganinya yang menyatakan bahwa masih dalam pengurusan.

''Bagi masyarakat yang membutuhkan akte kelahiran maupun KTP dan KK, karena belum adanya tanda tangan Kadis. Kami dapat mengeluarkan surat keterangan yang saya tanda tangani, sebab kewenangan untuk menandatangani akte kelahiran dan KTP serta KK berada di tangan Kadis sesuai undang undang 23/2006 tentang administrasi kependudukan. Jadi tidak boleh diwakilkan,'' jelasnya. (aun)