PEKANBARU – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau, Kaderismanto, menyatakan komitmen penuh untuk mendorong terwujudnya Daerah Istimewa Riau (DIR). Hal ini disampaikan saat menerima audiensi Badan Pekerja Perwujudan Daerah Istimewa Riau (BPP DIR) pada Jumat (23/5/2025) petang.

Pertemuan yang berlangsung secara formal tersebut dihadiri oleh Ketua BPP DIR yang juga merupakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Provinsi Riau, Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil, Sekretaris BPP DIR Datuk Afrizal Alang, Wakil Sekretaris Datuk Toni, serta perwakilan sejumlah elemen masyarakat seperti FKPMR, DMDI, MUI Riau, FPK Riau, FKUB Riau, MDI Riau, Ijtihad Muballighin Riau, dan Muslimat NU Riau. Ketua DPRD Riau Kaderismanto didampingi anggota DPRD dari PKB, Misliadi.

Cita-Cita Sejak Lama

Datuk Seri Taufik mengungkapkan bahwa aspirasi menjadikan Riau sebagai daerah istimewa bukanlah hal baru. “Ini adalah cita-cita leluhur kita. Bahkan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI dan Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Riau termasuk dalam enam provinsi yang diusulkan berstatus istimewa. Tempo pada tahun 2024 bahkan menyebut hanya Riau satu-satunya daerah yang diajukan,” katanya.

Ketua DPRD Riau, yang akrab disapa Bang Kade, menyela dengan logat khas Melayu, “Ini kesempatan, Riau diusulkan menjadi daerah istimewa. Kito dikasi. Jadi, usah lengah lagi.”

Menurut Datuk Seri Taufik, secara historis, Riau memiliki jejak panjang sebagai wilayah kerajaan Melayu yang turut menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia, bahkan menyumbangkan harta benda untuk kemerdekaan. Hal ini menjadi salah satu dasar kuat pengusulan status istimewa.

Dukungan Meluas dan Naskah Akademis

Saat ini, BPP DIR tengah menghimpun dukungan dari ratusan organisasi kemasyarakatan di Riau. “Dukungan ini akan diarak sebagai simbol tradisi masyarakat Melayu sejak masa kerajaan,” tambahnya. Ia juga menginformasikan bahwa naskah akademis pengajuan DIR tengah disusun dan ditargetkan rampung dalam waktu sebulan.

Berbagai tokoh ormas turut menyuarakan dukungan. Ketua FKUB Riau, K.H. Abdurrahman Qoharuddin menyebut perjuangan ini sebagai jihad dalam konteks kesungguhan memperjuangkan hak. Auni M. Noor dari FPK menegaskan bahwa sejarah perjuangan rakyat Riau menjadikan DIR sebagai hal yang wajar. Hal senada disampaikan Masrul Kasmy dari Dunia Melayu Dunia Islam, yang menyebutkan bahwa status istimewa akan membawa keadilan anggaran bagi Riau.

Langkah Nyata dari DPRD Riau

Menanggapi semua aspirasi tersebut, Kaderismanto menegaskan bahwa perjuangan mewujudkan DIR harus dilakukan bersama. “Kalau bukan kita, siapa lagi? Ini hak kita. Saya akan komunikasikan dengan seluruh anggota DPRD, baik di komisi maupun fraksi,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya dukungan dari seluruh elemen masyarakat dan menyatakan bahwa DPRD Riau siap membantu dalam bentuk apapun. “Kita juga akan melakukan langkah politik, seperti menyurati DPR RI, Komisi II, dan DPD RI, jika diperlukan,” tambahnya.

Anggota DPRD Riau, Misliadi, menambahkan bahwa perjuangan ini perlu didukung juga oleh BUMD agar tidak membebani dana pribadi tokoh-tokoh adat.

Menutup pertemuan, Kaderismanto mengusulkan agar perjuangan DIR ini dikaitkan dengan momentum Hari Jadi Riau pada 9 Agustus mendatang. “Perjuangan ini murni untuk kepentingan masyarakat Riau,” tutupnya. ***