PEKANBARU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau meminta Gubernur Riau, Syamsuar, untuk mengevaluasi jabatan Jonli sebagai Komisaris PT Pengembangan Investasi Riau (PIR) dan Yan Prana sebagai Staf Ahli Komisaris PT PIR.

Menurut Wakil Ketua Komisi III DPRD Riau, H. Zulkifli Indra, pengangkatan mereka melanggar aturan yang menyebutkan bahwa seorang Komisaris BUMD harus berasal dari pejabat aktif eselon II di Pemprov Riau.

Zulkifli menjelaskan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian dewan pengawas atau anggota direksi BUMD menyebutkan bahwa komisaris BUMD harus berasal dari pejabat daerah. Oleh karena itu, DPRD meminta Gubernur Riau untuk segera mengevaluasi pengangkatan kedua orang tersebut.

''Komisi III akan mengundang Biro Ekonomi untuk meminta penjelasan tentang masalah ini dalam waktu dekat. Zulkifli menyebut bahwa jika masalah ini tidak diselesaikan, maka akan ada temuan dan konsekuensi yang harus diterima oleh pihak yang bersangkutan,'' ujarnya.

Zulkifli Indra khawatir jika persoalan ini tidak segera ditangani, maka akan ada temuan bahwa komisaris tersebut tidak menjalankan ketentuan Permendagri. Ia juga mengatakan bahwa dalam waktu dekat, Komisi III akan mengundang Biro Ekonomi untuk meminta penjelasan tentang hal ini. (kl2)