PEKANBARU – DPRD Provinsi Riau menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Pidato Perdana Gubernur dan Pengumuman Masa Reses Persidangan II (Januari-April) Tahun 2025 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Riau, Senin (3/3/2025).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Riau, Kaderismanto, didampingi Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan dan Budiman Lubis. Hadir pula perwakilan masing-masing Wakil Ketua Fraksi, antara lain Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Suyadi, dan Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan, Soniwati. Selain itu, hadir Ketua Fraksi Partai Gerindra, Ginda Burnama, Ketua Fraksi PKS, Ayat Cahyadi, Ketua Fraksi Partai Nasdem, Munawar Syahputra, dan Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, Farida H Saad, serta Wakil Ketua Fraksi PKB, Misliadi, beserta jajaran anggota DPRD Riau lainnya.

Dari pihak Pemerintah Provinsi Riau, hadir Gubernur Riau, Abdul Wahid, Wakil Gubernur Riau, SF Hariyanto, Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, Wakapolda Riau, Brigjen Andriyanto Jossy Kusumo, serta jajaran Forkopimda lainnya.

Rapat Paripurna ini memiliki nilai strategis sebagai ajang konsolidasi dan koordinasi antara Pemerintah Daerah dan DPRD Riau dalam membangun Bumi Lancang Kuning pasca-Pilkada yang berlangsung damai dan dimenangkan oleh pasangan Abdul Wahid dan SF Hariyanto. Pasangan ini diumumkan dalam Sidang Paripurna DPRD Riau pada 16 Januari 2025 dan dilantik pada 20 Februari 2025 di Istana Negara Jakarta berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 15/P Tahun 2025.

Ketua DPRD Riau, Kaderismanto, menilai pidato perdana Gubernur Riau, Abdul Wahid, dalam upaya mengubah paradigma pengelolaan anggaran dari kebiasaan yang kurang produktif menjadi lebih baik, sejalan dengan harapan DPRD Riau.

Menurutnya, sinergi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Riau sangat diperlukan guna meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi sektor-sektor potensial seperti pajak, perkebunan, industri, dan pariwisata.

"Sektor-sektor inilah yang kita dorong percepatannya. Sarana dan prasarana perlu dipersiapkan agar potensi pendapatan daerah meningkat," kata Kaderismanto menjawab pertanyaan GoRiau.com, Senin (3/3/2025).

Ia mengingatkan bahwa Riau pernah memiliki APBD dua digit mencapai Rp14 triliun. Namun, saat ini justru mengalami penurunan. Sebagai perbandingan, APBD DKI Jakarta lebih dari Rp90 triliun. Meskipun Riau tidak bisa mencapai angka tersebut dalam waktu dekat, setidaknya diharapkan ada peningkatan lebih dari 30 persen dalam beberapa tahun ke depan guna mempercepat pembangunan.

"Kalau kita hanya memiliki keinginan tanpa upaya nyata dalam meningkatkan pendapatan daerah, maka percepatan pembangunan di Riau hanya akan menjadi cerita belaka," tambahnya.

APBD 2025 yang diperkirakan tersisa Rp7-8 triliun setelah dihantam defisit, sebagian besar akan terserap untuk belanja pegawai dan operasional lainnya. Dengan kondisi ini, pembangunan akan sulit terealisasi tanpa peningkatan pendapatan yang signifikan.

DPRD Riau meyakini banyak sumber pendapatan yang belum dikelola secara optimal, menyebabkan APBD stagnan. Dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, optimalisasi pendapatan harus disertai efisiensi anggaran agar pembangunan daerah lebih tepat sasaran.

Selain itu, DPRD Riau mendukung penuh program prioritas yang disampaikan oleh Gubernur, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

"Inti dari pidato Gubernur tadi adalah semangat untuk meningkatkan pendapatan daerah. Dengan demikian, seluruh program yang telah dirancang dapat terwujud demi kemajuan Riau," tutupnya. ***