
PEKANBARU – DPRD Provinsi Riau mengadakan rapat bersama Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Pelalawan Bersatu (IPMPB) Pekanbaru serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Ruang Rapat Medium DPRD Riau, Kamis (13/2/2025).
Rapat ini membahas dampak banjir yang melanda wilayah Pelalawan akibat dibukanya pintu bendungan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Koto Panjang, Kampar.
Ketua Komisi IV DPRD Riau, Ma’mun Solikhin, memimpin rapat yang turut dihadiri anggota Komisi IV, Manahara Napitupulu, serta anggota DPRD Riau Dapil Siak-Pelalawan, yaitu Muhtarom, Abdullah, dan Monang Eliezer Pasaribu. Hadir pula Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) III, Syauqiyatul Afnani Rangkuti, Kepala BPJN Riau, Yohanis Tulak Todingrara, perwakilan PLN Nusantara Power UP Pekanbaru PLTA, Dinas PUPR-PKPP Riau, serta Ketua IPMPB, Salamuddin Toha, beserta jajaran.
Anggota DPRD Riau, Abdullah, menyampaikan bahwa rapat ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi masyarakat Pelalawan yang sebelumnya melakukan aksi unjuk rasa akibat dampak banjir dari pembukaan pintu bendungan PLTA.
"Banjir yang melanda sepanjang Sungai Kampar setelah pembukaan pintu bendungan menyebabkan lumpuhnya Jalan Lintas Timur Pelalawan. Banyak desa di sekitar sungai kesulitan melintas akibat genangan air yang tinggi," ujar Abdullah.
Menanggapi keluhan tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Riau, Ma’mun Solikhin, mengapresiasi kehadiran berbagai pihak dalam rapat dan menegaskan pentingnya solusi berkelanjutan.
"Kami ingin ada langkah konkret agar peristiwa ini tidak terus berulang setiap musim hujan. Diperlukan koordinasi lebih baik antara pemerintah daerah, PLN, dan pihak terkait untuk mengantisipasi dampak pembukaan pintu bendungan," ungkapnya.
Sementara itu, Ketua IPMPB, Salamuddin Toha, berharap pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap masyarakat terdampak banjir, terutama yang kehilangan akses transportasi dan mata pencaharian akibat genangan air.
DPRD Riau berjanji akan terus mengawal persoalan ini dan mendorong pemerintah serta pihak terkait untuk mencari solusi yang tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga jangka panjang guna mencegah dampak banjir yang lebih parah di masa mendatang. ***