PEKANBARU – Komisi III DPRD Kota Pekanbaru mengingatkan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru agar pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026 berjalan secara bersih, transparan, dan bebas dari praktik jual beli kursi. Pada saat yang sama, DPRD menegaskan tidak boleh ada anak di Pekanbaru yang kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan karena keterbatasan daya tampung sekolah.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru Tekad Indra Pradana Abidin usai rapat bersama Disdik Kota Pekanbaru yang membahas persiapan pelaksanaan SPMB tahun ajaran baru.

Menurut Tekad, salah satu perhatian utama DPRD adalah memastikan seluruh lulusan sekolah dasar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah pertama.

"Kami meminta kepada Disdik jangan sampai ada anak-anak Pekanbaru yang tidak dapat bersekolah. Terutama tingkat SMP, semua lulusan SD harus bisa terakomodir," kata Tekad, Rabu (10/6/2026).

Berdasarkan jadwal yang telah disusun, pendaftaran SPMB tingkat SMP akan berlangsung pada 22-25 Juni 2026. Adapun pendaftaran untuk jenjang SD dijadwalkan pada 29 Juni hingga 1 Juli 2026.

Proses pendaftaran dilakukan secara daring. Calon peserta didik diberikan kesempatan memilih dua sekolah negeri dan satu sekolah swasta yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Tekad menjelaskan, jalur penerimaan siswa masih mengacu pada ketentuan yang berlaku sebelumnya, yakni melalui jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi.

Khusus jalur afirmasi, calon peserta didik diwajibkan melampirkan data Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1 hingga desil 5. Sementara itu, hasil seleksi dijadwalkan diumumkan pada 26 Juni 2026.

Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu karena seluruh tahapan penerimaan siswa baru tidak dipungut biaya.

"Yang perlu diketahui dan dipahami masyarakat, seluruh proses ini tidak dipungut biaya," ujarnya.

Selain mengawal proses penerimaan siswa baru, DPRD juga mendorong adanya kolaborasi antara pemerintah daerah dan sekolah swasta untuk memperluas akses pendidikan, terutama bagi siswa dari keluarga kurang mampu.

Salah satu usulan yang disampaikan Komisi III adalah mendorong sekolah-sekolah swasta unggulan di Pekanbaru menyediakan kuota khusus melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) pendidikan.

"Kami juga meminta sekolah-sekolah SMP swasta yang bagus di Pekanbaru bisa memberikan CSR dalam bentuk lima kursi untuk adik-adik kita jalur afirmasi tanpa biaya. Ini sedang diperjuangkan Disdik," kata politisi PDI Perjuangan tersebut.

Di sisi lain, Tekad menegaskan bahwa pelaksanaan SPMB tahun ini harus terbebas dari segala bentuk intervensi, pungutan liar, maupun praktik jual beli kursi yang selama ini kerap menjadi sorotan masyarakat.

Menurut dia, pemerintah daerah dan seluruh satuan pendidikan telah memiliki komitmen melalui pakta integritas untuk menjaga proses penerimaan siswa baru berlangsung sesuai aturan.

"Kita minta proses SPMB ini berjalan bersih dan transparan karena sudah ada MoU pakta integritas. Jangan sampai ada lagi jual beli kursi di sekolah-sekolah," ujarnya.

Komisi III DPRD Pekanbaru juga membuka ruang bagi masyarakat yang menemukan dugaan pelanggaran selama proses penerimaan berlangsung. Setiap laporan yang masuk, kata Tekad, akan ditelusuri dan diverifikasi bersama Dinas Pendidikan.

"Kalau ada masyarakat yang mau melapor, bisa ke Komisi III atau ke Disdik. Nanti kita telusuri dan verifikasi setiap aduan yang masuk," katanya. ***