TELUKKUANTAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kuantan Singingi (Kuansing) dan Pemerintah Daerah Kuansingi, Riau belum menyepakati kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) perubahan APBD 2023.

Kondisi ini mengancam Kuansing tidak memiliki APBD-P 2023, mengingat waktu pembahasan semakin sempit. Secara aturan, APBD-P harus sudah disahkan pada 30 September.

Untuk saat ini, terjadi 'deadlock' pembahasan APBD-P 2023. Apalagi, DPRD Kuansing mengembalikan draft KUA-PPAS APBD-P ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kuansing.

Kebijakan itu diambil DPRD Kuansing setelah Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan TAPD melakukan rapat pembahasan KUA-PPAS perubahan APBD 2023. Banggar menemukan adanya kekurangan pendapatan sebesar Rp66 miliar.

"Draft itu harus direvisi agar selisih pendapatan yang cukup besar itu tidak menimbulkan utang di kemudian hari," kata Ketua DPRD Kuansing DR Adam dalam rilis yang diterima GoRiau.com, Kamis (21/9/2023) siang.

Dikatakan Adam, di draft KUA-PPAS APBD-P 2023 terjadi kenaikan dana transfer umum DBH sebesar Rp184 miliar. Tak hanya itu, pendapatan bagi hasil pajak di APBD Pemerintah Provinsi juga naik Rp14,9 miliar.

"Sementara hasil pembahasan Rancangan Perubahan KUA PPAS 2023 diperoleh Asumsi pendapatan riil hanya Rp44 miliar," katanya.

Pendapatan riil tersebut dapat dirincikan sebagai berikut, tranfer umum DBH sawit sebesar Rp16,9 miliar, lebih salur DBH sawit Rp5,1 miliar, rasionalisasi Rp34,9 miliar dan asumsi Silpa minus Rp13 miliar.

"Sehingga dari sisi pendapatan daerah masih terdapat selisih kurang sebesar Rp144 miliar," katanya.

Sementara kata Dr Adam, berdasarkan hasil pembahasan rancangan perubahan KUA-PPAS 2023 diperoleh kebutuhan belanja wajib dan mendesak sebesar Rp110 miliar.

Diantaranya TPP PNS sebesar Rp33,18 miliar, TPP PPPK sebesar Rp1,13 miliar, gaji PNS sebesar Rp29,03 miliar, gaji honorer sebesar Rp14,9 miliar

"Belum lagi dana hibah KPU, Bawaslu, TNI dan Polri sebesar Rp12,15 miliar, program UHC Rp12,88 miliar dan tunda bayar Rp6,5 miliar," katanya.

Dr Adam menegaskan hasil pembahasan rancangan perubahan KUA-PPAS 2023 terdapat kekurangan pendapatan sebesar Rp66 miliar.

"Kebutuhan belanja sebesar lebih kurang Rp110 miliar, sementara pendapatan riil hanya Rp44 miliar," ujarnya.

Ia juga menyarankan agar kenaikan belanja daerah harus memprioritaskan belanja wajib dan mengikat terutama kekurangan gaji dan tunjangan beserta Tambahan Penghasilan PNS (TPP).

"Belanja konstruksi dan diprediksi tidak bisa selesai sampai akhir tahun anggaran, agar tidak dianggarkan," sarannya.

Masih kata Adam, berkenaan hal itu, ia meminta Bupati Kuansing agar menugaskan TAPD Pemerintah Kabupaten Kuansing melakukan perhitungan kembali atas rancangan perubahan KUA-PPAS 2023.

"Disesuaikan dengan perkembangan terkini dengan selalu memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," katanya.***