JAKARTA – DPR bergerak cepat membawa Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) menuju pengesahan, memicu tanda tanya sekaligus kritik dari kelompok masyarakat sipil. Komisi III DPR sepakat mengirimkan RUU tersebut ke rapat paripurna setelah pengambilan keputusan tingkat I, Kamis (13/11/2025).

Ketua Komisi III, Habiburokhman, menyebut pembahasan telah dilakukan terbuka dan melibatkan berbagai kelompok, meski mengakui tidak semua masukan dapat diakomodasi.

“Tentu kami mohon maaf bahwa tidak bisa semua masukan kami akomodasi. Ini realitas parlemen,” katanya di Kompleks MPR/DPR, Senayan.

Ia menyebut pengesahan dijadwalkan pada pekan mendatang, tanpa menyebut tanggal pasti. RUU ini disebut telah melalui perbaikan pasal–pasal setelah menerima pandangan dari organisasi advokat, mahasiswa, hingga Institute for Criminal Justice Reform yang mengirim masukan melalui pesan WhatsApp.

Meski begitu, sebagian anggota Komisi III pun disebut tidak seluruhnya berhasil memasukkan usulan mereka ke dalam naskah akhir.

“Kami harus berkompromi, menerima pikiran rekan-rekan. Namun tidak semuanya dapat diakomodasi,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR nonaktif, Adies Kadir, menyebut percepatan pembahasan untuk memastikan keselarasan antara sistem hukum acara pidana dan KUHP yang mulai berlaku pada awal tahun depan.

“Supaya aparat penegak hukum, pengacara, dan pencari keadilan mendapat kepastian hukum yang sebenar-benarnya,” katanya, 8 Juli 2025.

Revisi KUHAP ini menggantikan UU Nomor 8 Tahun 1981 yang sudah berlaku selama lebih dari empat dekade. Proses pembahasan dimulai sejak DPR menetapkannya sebagai usul inisiatif pada 18 Februari 2025.

RUU KUHAP membawa 14 substansi utama, mulai dari penyesuaian dengan perkembangan hukum nasional, penguatan koordinasi antarlembaga penegak hukum, hingga modernisasi sistem peradilan pidana. Penguatan hak tersangka, korban, saksi, penerapan restorative justice, serta perlindungan bagi kelompok rentan menjadi beberapa aspek yang disorot.

Namun langkah cepat DPR menuai kritik keras dari koalisi masyarakat sipil. Mereka menilai revisi yang begitu luas dan fundamental tidak seharusnya dipaksakan dalam waktu singkat.

“RUU KUHAP berlaku tanpa masa transisi, langsung mengikat jutaan aparat dan warga tanpa kesiapan infrastruktur dan pengetahuan mulai 2 Januari 2026,” ujar Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP, Muhammad Isnur, Jumat (14/11/2025).

Kelompok masyarakat sipil menilai proses kejar tayang ini berisiko mengacaukan pelaksanaan hukum acara pidana di lapangan karena perubahan substansial dalam waktu yang sangat sempit. ***