PEKANBARU – Kepala DPMPTSP Kota Pekanbaru, Akmal Khairi mengatakan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru tidak memiliki kewenangan untuk mencabut izin operasional Tempat Hiburan Malam (THM) Joker Poker Pub dan KTV di Jalan Soebrantas, Kota Pekanbaru.

Pub & KTV Joker Poker ini mendapatkan protes kelompok masyarakat, karena masih diizinkan oleh Pemko Pekanbaru, meskipun diduga menyalahi izin operasional yang ada dan berpotensi menjadi sarang maksiat dengan lokasi yang dekat sarana ibadah dan pendidikan.

Oleh karenanya, Akmal menyebut pihaknya sudah berkoordinasi kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Pusat. Ia menjelaskan, sudah melaporkan informasi berkaitan dengan operasional Joker Poker dan penolakan warga.

"Kami sudah berkoordinasi dengan BKPM Provinsi Riau terhadap terbitnya izin karaoke. Terkait izin beresiko rendah itu, memang terbit secara otomatis yang diurus secara online. Jadi Pemko Pekanbaru tidak tahu apa-apa, apalagi Pj walikota. Kadis DPM-PTSP sendiri tidak tahu kalau itu terbit secara otomatis," ujarnya, Jumat (16/12/2022).

Sementara itu, terkait adanya dugaan pelanggaran yang menjadi keresahan warga, Pemko Pekanbaru sementara ini hanya menunggu kebijakan dari BKPM Pusat.

"karena kami disuruh tadi bersurat ke kementerian BKPM pusat untuk segera menindaklanjuti ini. Jadi kita hanya menunggu kebijakan dari pusat, apakah izin dievaluasi atau dicabut" pungkasnya. ***