JAKARTA - Bupati Kepulauan Meranti Drs H Irwan MSi, mengikuti raker pemerintah percepatan pelaksanaan berusaha di daerah, di Jie Expo Kamayoran Jakarta, Rabu (29/3/2018). Saat itu Irwan memberikan bebepa saran.

Raker ini diprakarsai oleh Sekretaris Kabinet. Dihadiri Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan diikuti oleh bupati, walikota serta Ketua DPRD se Indonesia.

Rapat bersama Kepala Daerah dan Ketua DPRD se Indonesia ini diawali dengan mendengarkan pidato Jusuf Kalla. Dalam arahannya, Jusuf Kalla meminta kepada jajaran pemerintahan daerah bupati/ Wako yang didukung oleh legislatif memberikan kesempatan dan kemudahan upaya investasi kepada pengusaha.

Caranya, dengan tidak mempersulit birokrasi. Untuk itu diperlukan koordinasi yang kuat antara eksekutif dan legislatif di daerah dalam menyusun regulasi. Selain itu, dengan memberikan rasa aman dan nyaman kepada pengusaha yang ingin berinvestasi tanpa tekanan dari pihak manapun. Terakhir, menjalankan amanah rakyat yang telah diberikan oleh rakyat kepada kepala daerah dan legislatif.

Dikatakan Presiden RI Joko Widodo, saat ini di Indonesia terdapat 42.000 peraturan yang tumpang tindih dan 3.000 Perda yang bermasalah semua aturan yang dinilai mempersulit investasi itu menurut Jokowi harus dipangkas.

"Ini yang harus segera kita pangkas agar kita tidak bingung sendiri. Saya berharap Pemda berkomitmen memberikan kemudahan investasi," ujar Jokowi.

Presiden juga mengingatkan kepada Kepala Daerah jangan sampai membuat Perda yang berpotensi menghambat investasi.

Lebih jauh dikatakan Jokowi, kepala daerah dan legislatif harus bersinergi dalam upaya mempermudah investasi di daerah masing-masing. Agar upaya itu berjalan dengan lancar, Joko Widodo menyarankan pembentukan Satuan Tugas (Satgas), dengan mempedomani Perpres No 91 Tahun 2017 dan membentuk pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).

Menyikapi arahan Jokowi terkait percepatan pelaksanaan berusaha di daerah, Bupati Irwan mengaku siap mendukung kebijakan tersebut.

Bukti komitmen Meranti mempermudah investasi, tambah Irwan, sejak jauh hari daerah yang dipimpinya telah mengeluarkan berbagai kebijakan. Ditandai sejak 2011 lalu telah dibentuk Badan Penanaman Modal dan PTSP, dimana semua perizinan dan pelayanan untuk berinvestasi dilakukan satu pintu.

Hal itu menurut Bupati Irwan bertujuan untuk mempermudah para investor melakukan investasi di negeri Sagu.

Dalam rangka mendorong investasi di daerah, Irwan menyarankan pada Pemerintah Pusat dan Kementrian terkait agar mengeluarkan paket kebijakan ekonomi. Sehingga mampu memberikan kelonggaran percepatan berusaha ekspor/ impor di daerah, khususnya di daerah perbatasan atau kabupaten terluar seperti di Kabupaten Meranti.

"Jika ingin memberikan kemudahan investasi kepada pengusaha, kebijakan di daerah saja tidak cukup tapi harus juga didukung dengan dikeluarkannya paket paket kebijakan ekonomi oleh Pemerintah Pusat," kata Irwan. (Advertorial)