PEKANBARU - Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru diminta untuk menertibkan oknum-oknum yang melakukan pungutan ilegal retribusi sampah di pemukiman masyarakat. Biasanya, para oknum ini mematok harga yang lebih mahal dari regulasi, mengatasnamakan swadaya masyarakat.

"Ada oknum yang melakukan pungutan sampah di perumahan warga dan mematok harga lebih tinggi dari aturan yang ditetapkan dalam peraturan daerah (Perda). Perda hanya menetapkan Rp5000 sampai Rp10.000 bagi masyarakat tergantung volume sampahnya," jelas Walikota Pekanbaru, Firdaus, Rabu (8/7/2020).

"Ini kita minta agar teman-teman di DLHK untuk mencari tahu, siapa mereka (oknum pemungut retribusi ilegal, red), kemana mereka buang sampahnya dan siapa yang kasih izin," tuturnya.

Firdaus juga meminta penertiban pungutan ilegal retribusi sampah ini menjadi prioritas. Karena tempat pembuangan sampahnya tidak dalam pantauan.

"Kalau melalui pihak ketiga, sampah ini dibuang ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang sudah ditentukan. Kalau sampah mereka, kita tidak tahu diangkut kemana, dan ini belum terkontrol," pungkasnya.***