JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto mengungkapkan, ada lima pihak yang kerap terlibat dalam praktik mafia tanah.

Kelima pihak tersebut adalah oknum di BPN, pengacara, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), camat, dan kepala desa.

"Saya setuju bahwa mafia tanah itu ada lima (unsur) yang bermain, yakni pertama di BPN yang sudah jelas akan saya gebuk terus. Kedua yakni di pengacara, PPAT, camat, dan kepala desa," kata Hadi dalam Media Briefing di Jakarta, Senin (19/12/2022), seperti dikutip dari Sindonews.com.

Hadi menegaskan dirinya siap untuk memberantas mafia tanah. Bahkan sampai berikrar tidak takut siapa pun bekingan di belakangnya.

Hadi pun mengungkapkan, para mafia tanah biasa bermain di wilayah harga tanah tinggi dan karena tanahnya bermasalah.

"Mereka pasti akan masuk di sana," sambungnya.

Menurutnya, program PTSL (pendaftaran tanah sistematis lengkap) menjadi salah satu instrumen untuk menekan adanya praktik mafia tanah di lima unsur tersebut.

PTSL menjadi hal yang penting untuk menjaga aset masyarakat agar mempunyai kekuatan hukum dan bisa terlindungi dari penyerobotan mafia tanah, meskipun konsekuensinya harus membayar pajak.

"Karena dengan program PTSL ini, saya yakin bahwa mafia tanah bisa kita tekan," pungkasnya.***