BENGKALIS -Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Bengkalis, Azmi Rozali mulai gerah melihat kelakuan oknum ASN. Pasalnya, tatkala diundang DPRD untuk rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) 2017, malah Bagian Hukum tak hadir.

"Saran saya pribadi kepada Bupati Bengkalis, jika memang ada pejabat dan aparatur sipil yang tidak mau bekerja, mohon jangan dipaksa yang bersangkutan untuk menduduki jabatan tersebut. Carilah pegawai yang mau dan mampu bekerja untuk posisi Kepala Bagian (Kabag) Hukum," ujar Azmi kecewa, Senin (17/4/2017).

Politisi Partai PKS ini menjelaskan, pada Senin 17 April 2017, sekira pukul 11.00 WIB, ia memimpin Rapat Bapemperda DPRD Kabupaten Bengkalis bersama beberapa Organisasi Perangkat Daerah.

Seperti Badan Lingkungan Hidup, Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) Setda Kabupaten Bengkalis, Badan Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk membahas Ranperda 2017.

"Kita sudah mengundang Kabag Hukum untuk hadir dalam rapat ini. Yang lain ketika diundang datang. Namun kepala bagiannya tidak hadir. Utusannya pun tidak hadir," jelasnya.

Padahal, lanjutnya, DPRD mau tancap gas membahas Ranperda 2017. Namun kalau SKPD yang bersangkutan belum menyerahkan berkas Ranperda ke DPRD, mustahil DPRD bisa membahas dan selesai sesuai target..*** #BENGKALIS