
TEMBILAHAN – Kota Tembilahan yang dikenal sebagai kota ibadah oleh masyarakat Indragiri Hilir (Inhil) kini menyisakan beberapa persoalan terhadap tata tertib serta aturan norma sosial budaya serta agama, terutama yang terjadi di dalam Kota Tembilahan. Sehingga hal ini menjadi atensi serius oleh pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.
Hal krusial yang menjadi perhatian masyarakat terutama di kalangan para tokoh serta alim ulama saat ini di antaranya adalah maraknya aksi maksiat yang disinyalir terjadi di wilayah Kota Tembilahan.
Beberapa tempat yang terindikasi berkedok tempat wisata kuliner sebagai wadah untuk makan dan minum bagi masyarakat Inhil di kawasan Jalan Subrantas yang dikenal dengan sebutan puja sera kelapa gading diduga dan disinyalir telah menjadi tempat prostitusi terselubung.
Hal itu terungkap ketika para tokoh agama dan para alim ulama serta tokoh masyarakat Inhil menyampaikan persoalan tersebut kepada Pj Bupati Inhil saat menghadiri Hari Amal Bhakti (HAB) Ke-78 pada Rabu, 03/01/2024 di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Inhil.
Dalam penyampaian yang ditunjukkan oleh para tokoh serta alim ulama itu meminta Pj Bupati Inhil untuk segera melakukan penertiban terhadap tempat-tempat yang disinyalir telah melanggar norma agama serta budaya ketimuran yang dimiliki oleh mayoritas masyarakat Inhil.
Pj Bupati H Herman mengatakan akan segera menindaklanjuti informasi tersebut kepada OPD terkait agar segera bergerak cepat untuk menertibkan dan menindak jika terbukti telah melanggar aturan Perda serta undang-undang.
Disisi lain Pj Bupati H Herman saat didampingi Kaban Kesbangpol H. Arifin juga mengatakan apa yang telah disampaikan oleh para tokoh serta para alim ulama itu akan menjadi skala prioritas bagi dirinya sebagai kepala daerah-daerah di negeri yang pernah dinobatkan sebagai kota ibadah itu.
"Kita dalam melaksanakan kegiatan keagamaan perlu menjadi skala prioritas yang dibarengi dengan keikhlasan,’’ kata Pj.Bupati Herman.
Terakhir Pj Bupati Inhil berjanji akan segera melakukan konsolidasi dan koordinasi kepada stakeholder serta OPD terkait untuk segera menindaklanjuti persoalan tersebut.
"Kita akan tertibkan lokasi-lokasi tersebut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,’’ tutup Pj.Bupati Herman. ***