BENGKALIS – DPRD bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis resmi menandatangani nota kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025, Senin (15/9/2025).

Penandatanganan dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Bengkalis yang dihadiri 38 anggota dewan. Rapat dipimpin Ketua DPRD, Septian Nugraha, didampingi Wakil Ketua I M Arsya Fadillah, Wakil Ketua II Hendrik Firnanda Pangaribuan, dan Wakil Ketua III H Misno. Turut hadir Bupati Bengkalis, Kasmarni, yang langsung menyampaikan paparan terkait struktur perubahan anggaran.

Dalam paparannya, Bupati Kasmarni menjelaskan pendapatan daerah yang semula Rp3,217 triliun kini naik menjadi Rp4,656 triliun. "Alhamdulillah, pendapatan daerah kita mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp1,439 triliun," ujarnya di hadapan anggota dewan dan undangan.

Sejalan dengan itu, belanja daerah juga meningkat. Dari angka sebelumnya Rp3,292 triliun, kini disetujui menjadi Rp4,663 triliun. "Kenaikan belanja daerah ini mencapai Rp1,370 triliun, yang akan kita alokasikan untuk program-program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat," jelas Kasmarni.

Selain pendapatan dan belanja, perubahan juga dilakukan pada pos pembiayaan daerah. Perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dari Rp125,4 miliar disesuaikan menjadi Rp6,6 miliar, turun Rp118,8 miliar. Sementara pos pengeluaran pembiayaan yang semula Rp50 miliar, kini dihapuskan.

Langkah ini disebut sebagai strategi Pemkab Bengkalis untuk mengarahkan anggaran lebih besar ke program pembangunan langsung, bukan untuk penyertaan modal atau pembayaran pokok utang.

Ketua DPRD Bengkalis, Septian Nugraha, menegaskan bahwa kesepakatan ini lahir dari pembahasan panjang antara badan anggaran DPRD dengan tim anggaran pemerintah daerah. "Tahap selanjutnya adalah penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan 2025, untuk kemudian dibahas dan disahkan menjadi Perda," ungkapnya. (inf)