PEKANBARU – Mantan Direktur Rumah Sakit Daerah (RSD) Madani Pekanbaru, Arnaldo Eka Putra, melalui kuasa hukumnya membacakan pledoi dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Senin (15/9/2025). Arnaldo yang dituntut jaksa selama dua tahun enam bulan penjara dalam kasus dugaan penipuan dana proyek senilai Rp26 miliar, meminta majelis hakim membebaskannya.

"Memohon kepada majelis hakim dalam putusannya menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan vrijspraak," kata Kuasa Hukum Arnaldo, Suharmansyah SH MH, di hadapan majelis hakim yang dipimpin Dedy SH MH.

Suharmansyah juga menyampaikan, jika perbuatan terdakwa dianggap terbukti namun bukan tindak pidana, pihaknya meminta hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum onslaag. "Memerintahkan jaksa penuntut umum segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan serta memulihkan hak-haknya," ujarnya.

Menurutnya, fakta persidangan menunjukkan Arnaldo tidak memiliki niat untuk memperkaya diri. "Terdakwa justru korban rekayasa," tegasnya.

Pada sidang sebelumnya, jaksa penuntut umum (JPU) Pince Puspasari SH menuntut Arnaldo dengan pidana penjara 2,5 tahun karena dianggap melanggar Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penipuan.

Dalam dakwaan, JPU menyebut dugaan tindak pidana bermula Januari 2022. Ketika itu, Arnaldo mengajak Harimantua Dibata Siregar, Wakil Direktur CV Batu Gana City, mengerjakan tiga paket konstruksi di RSD Madani senilai total Rp2.166.761.000. Proyek tersebut meliputi renovasi list profil dak dan eksterior, pembangunan *spoelhoek* ruang OK, Pinere, dan VK, serta rehabilitasi toilet dan pantry.

Arnaldo meyakinkan proyek sudah dianggarkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) 2022, meski faktanya tidak pernah dibahas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pekanbaru sehingga tidak tercantum dalam APBD. Ia lalu meminta fee Rp500 juta.

Berdasarkan keyakinan itu, saksi menyerahkan uang tunai Rp500 juta di RSD Madani. CV Batu Gana City pun mengerjakan proyek 15 Maret hingga 18 April 2022 tanpa mekanisme pengadaan resmi. Namun hingga pekerjaan selesai, Surat Perintah Kerja (SPK) tidak pernah terbit, dan pembayaran tak kunjung dilakukan.

Saksi terus menagih hingga 2024, namun Arnaldo kembali memberi janji bahwa pembayaran akan dilakukan melalui mekanisme "tunda bayar". Bahkan ia menyuruh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Rice Maulana, membuat SPK baru seolah proyek baru dimulai tahun itu.

Pada Februari 2024, Arnaldo memanggil pihak CV Batu Gana City untuk menandatangani SPK. Namun Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tidak memprosesnya karena dasar RBA tahun 2024 tidak mengikuti mekanisme APBD.

Akibat perbuatan terdakwa, CV Batu Gana City mengalami kerugian Rp2.666.761.000, terdiri dari nilai tiga paket pekerjaan Rp2.166.761.000 dan fee Rp500 juta yang diserahkan kepada Arnaldo. ***