PEKANBARU – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kampar–Pekanbaru (AMK-P) menggelar aksi demonstrasi di depan Mapolda Riau, Senin (15/9/2025). Mereka menuntut aparat kepolisian menghentikan pembiaran terhadap aktivitas tambang galian C ilegal yang marak di Kabupaten Kampar.

Aksi ini digelar setelah mahasiswa melihat kerusakan lingkungan semakin parah di kawasan Tambang, Kampa, hingga Rumbio Jaya. Mereka menilai aparat menutup mata terhadap aktivitas tambang yang merusak sungai dan lahan masyarakat.

"Apa gunanya ada Kapolres dan Kapolsek jika tambang ilegal bisa beroperasi bebas di depan mata? Apakah aparat setempat benar-benar tidak tahu?" ujar Koordinator Aksi, Risky Ahmad Fauzi.

Mahasiswa menilai jargon Green Policing yang selama ini digaungkan kepolisian hanya sebatas slogan. Sebab di lapangan, alat berat, mesin penyedot pasir, hingga puluhan dump truck dibiarkan keluar masuk wilayah tambang tanpa hambatan.

Di sepanjang tepian Sungai Kampar, mulai dari Desa Kualu hingga Danau Bingkuang, terpantau lebih dari dua puluh lokasi tambang pasir dan kerikil. Nyaris seluruhnya tidak mengantongi izin resmi. Sementara catatan Dinas ESDM Riau menyebut hanya ada sekitar 12 tambang galian C berizin di seluruh provinsi.

Kerusakan lingkungan semakin nyata terlihat. Sungai Kampar yang dulu jernih kini berubah keruh, mengganggu kebutuhan dasar warga. Di Desa Teluk Kenidai, Kecamatan Tambang, lahan seluas empat hektare rusak akibat aktivitas tambang pasir ilegal. Jalan poros desa pun hancur, dipenuhi debu, bergelombang, dan membahayakan keselamatan masyarakat.

Mahasiswa menuding kondisi ini sebagai bentuk pengabaian hukum. Mereka bahkan mempertanyakan apakah ada pihak yang sengaja melindungi bisnis ilegal tersebut. "Tidak mungkin alat berat beroperasi di tepi sungai tanpa sepengetahuan aparat," tambah Risky.

AMK-P mendesak Polda Riau segera melakukan operasi terpadu bersama dinas ESDM, dinas lingkungan hidup, dan kejaksaan untuk menindak para pelaku. Bagi mereka, persoalan ini bukan hanya masalah izin usaha, melainkan soal keadilan lingkungan dan masa depan Kampar.

"Jika negara terus diam, jangan salahkan mahasiswa dan masyarakat bila amarahnya meledak," tegas Risky. Suara mahasiswa ini menjadi peringatan keras agar hukum tidak terus tunduk di hadapan kepentingan tambang ilegal. ***