
PEKANBARU, GORIAU.COM - Ratusan warga Desa Genduang, Kecamatan Pangkalan Lesung, Pelalawan, Riau mendatangi kantor Bupati Pelalawan, Rabu (31/10/2012). Mereka menuntut Kepala Desa, H Fauzi mundur dari jabatannya. warga pun membeberkan dosa-dosa Kades di hadapan pejabat Pemkab Pelalawan. Aksi demo dilakukan 200 warga pukul 09.00 Wib. Mereka datang ke kantor bupati dengan menggunakan enam mobil yang terdiri dari tiga mobil pribadi dan tiga truk.
''Kami tidak membutuhkan kepala desa yang hanya mementingkan diri sendiri, memperkaya diri sendiri tanpa memperdulikan rakyat. Pak Bupati mohon segera mencabut SK kepala desa agar yang bersangkutan segera lengser,'' ujar warga saat berorasi.
Sejak dipimpin Fauzi hampir dua periode, lanjut pendemo, tidak membawa kemajuan bagi warga tempatan, padahal desa mereka memiliki berbagai potensi yang bisa dikembang. Jika kepala desa berpihak ke warga pasti sejahtera dan tidak akan terjadi aksi demo.
Pada aksinya, Warga membeberkan dosa-dosa kepala desa versi mereka. Diantaranya kepala desa tidak menjalankan fungsi dan tugas serta tanggungjawabnya. Dan ini terbukti dengan seringnya kades tidak masuk kantor sewaktu jam kerja, sering keluar desa untuk keperluan pribadi, tidak melaksanakan program desa dan tidak pernah menyelenggarakan musyawarah desa yang melibatkan unsur terkait.
Kepala Desa Genduang juga dinilai tidak transparan dalam pelaksanaan pola KKPA dengan PT Sari Lembah Subur (PT SLS) yang ada di desa mereka. Banyak warga tempatan yang telah tinggal di kampung sejak turun temurun dan berhak mendapatkan kebun pola kemitraan akhirnya harus gigit jari. Sementara warga luar justru mendapatkan kebun dengan membayar kepada pihak desa dan pengurus koperasi yang dinilai telah berkomplot.
''Ketidakjelasan kebun KKPA dengan PT SLS ini sudah berlangsung selama tiga periode. Namun, sejak tahap pertama sampai pembagian tahap ketiga hanya lebih kurang 20 KK yang dapat. Sementara orang luar dapat membeli kebun KKPA tersebut. Dan saat ditanya warga, Kades berdalih dan menjawab dengan arogan,'' sebut warga seperti yang dituangkan dalam poin kesalahan kepala desa terkait.
Sami (55), Inor (35) dan lima saudaranya, Sarif (54) terkait masalah kebun menyebutkan, lahan dan kebun karet milik mereka puluhaan hektar telah dijadikan perkebunan sawit dengan pola kemitraan PT SLS. Namun, karena kepala desa tidak memihak masyarakat, selain mereka ratusan warga lainnya tidak kebagian kebun KKPA.
''Ini bukan salah perusahaan, tapi kades lah yang memperjualbelikan lahan tersebut. Buktinya warga luar punya kebun koperasi, sementara kami berdampingan dengan kebun koperasi yang dulunya merupakan kebun kami tidak dapat apa-apa,'' papar warga.
Selain itu, kepala desa dituding tidak memberikan kontribusi yang memuaskan untuk masyarakat. Sebagai bukti disebutkan, keberadaan PLTD tidak dirasakan masyarakat dan mereka tetap berada dibawah garis kemiskinan.
''Warga miskin tidak dapat menikmati listrik, karena biaya administrasi sangat mahal. Raskin juga dijual dengan harga tinggi tidak sesuai ketentuan. Begitu pula rumah bantuan hingga saat ini tidak ada kejelasan termasuk kegiatan pemuda tidak diperhatikan,'' ujar warga sambil menyebutkan permasalahan ini pernah pula disampaikan ke pemerintah namun tidak ada tindak lanjutnya.
Sampai berita ini dirilis sedang dilakukan pertemuan di aula Kantor Bupati Pelalawan antara perwakilan masyarakat, Ita, Aner dan beberapa lainnya dengan Asisten I Drs H Tengku Mukhlis, Kabag Tapem Hadi Penandio,S.Sos, Kapolres Pelalawan AKBP Guntur Aryo Tejo,SH,Kakan Satpol PP H Nipto Anin,S.Sos sehingga belum diketahui sikap Pemkab Pelalawan terkait desakan warga yang menuntut pencabutan SK kepala desa oleh Bupati Pelalawan. (kst)