DUMAI - Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai mengakui hingga saat ini belum memiliki Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD). Tugas dan fungsi PPLHD sudah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 dan 9 tahun 2012.

Peraturan tersebut mengatur tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 39 tahun 2011 tentang jabatan fungsional pengawas lingkungan hidup dan angka kreditnya.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dumai, Satrio Wibowo saat dikonfirmasi GoRiau.com, Minggu (30/7/2017) terkait perkembangan tumpahan Palm Stearin PT Naga Mas di Dermaga PT Pelindo I Dumai.

"Saat ini kita juga sedang berkoordinasi dengan BKD Dumai, terkait tidak adanya PPLHD. Tugas dan fungsi sudah diatur, jadi kalau ada PPLHD bisa menjatuhkan sanksi dan bekerja sesuai tupoksinya," ungkapnya.

Saat ini pihaknya sudah membuat Berita Acara terkait tumpahan Palm Stearin tersebut, lanjutnya. Pihaknya sudah menginstruksikan perusahaan untuk segera membersihkan tumpahan tersebut.

"Kalau informasi yang kita terima, Palm Stearin tidak mudah larut dalam air. Jadi, kalau cepat dibersihkan tidak ada pencemaran. Dikatakan terjadi pencemaran setelah hasil laboratorium keluar, dilihat dari baku mutu dan ambang batasnya," bebernya.

Diketahui pada berita sebelumnya, Palm Stearin PT Naga Mas tumpah di Dermaga PT Pelindo I Dumai, Jumat (28/7/2017) sekitar pukul 04.30 WIB. Tumpahan terjadi saat pemindahan dari tangki ke tangki.

Sebelumnya, pada 26 Juni 2016, Crude Palm Oil (CPO) PT Naga Mas tumpah ke Laut Dumai karena pipa penghubung dari tangki ke tangki pecah. Sehingga menyembur keluar dan mencemari Laut Dumai.***