RENGAT, GORIAU.COM - Dihari pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 40 orang Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), tim penyidik Kejaksaan Negri Rengat lakukan penggeledahan terhadap kantor Inspektorat Kabupaten Inhu di Jalan Indragiri, Pematang Reba, Senin (8/9/2-014).

Penggeledahan tim Kejari ini terkait dugaan kasus korupsi sisa APBD Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) tahun anggaran 2011 di sekretariat daerah Inhu yang ditangani penyidik Kejaksaan Negri (Kejari) Rengat sejak satu tahun terakhir.

Penggeledahan kantor yang dipimpin Ir Rosmardi oleh penyidik diperkirakan lebih kurang 2 jam. Saat penggeledahan berlangsung, pintu depan dan salah satu ruangan sempat disegel dan disterilkan.

Pantauan dilapangan, sekitar pukul 14.00 Wib, tim penyidik Kajari Rengat tiba di gedung kantor Inspektorat Inhu. Untuk melancarkan pemeriksaan pintu depan kantor Inspektorat disegel sementara dengan pita segel berwarna merah putih yang bertuliskan Kejaksaan RI. Penggeledahan dilakukan enam orang penyidik Kejari.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Rengat, Roy Modino SH dikonfirmasi wartawan, menyebutkan penggeledahan dan penyegelan kantor Inspektorat Inhu dilakukan karena pihak Inspektorat tidak kunjung menyerahkan berkas terkait hasil pemeriksaan terhadap sisa APBD Inhu tahun 2011 yang diduga dikorupsi.

“Kami telah dua minggu meminta berkas tersebut, namun tak kunjung mereka serahkan dan mereka terus menundanya. Yang mana berkas yang kami minta itu adalah terkait berkas kasus dugaan korupsi dana APBD Inhu pada Sekretariat Daerah Inhu, lebih kurang Rp 2,8 milyar," ujarnya setelah penggeledahan.

Dikatakan Roy, untuk pengembangan kasus tersebut, maka penggeledahan harus dilakukan, karena berkas-berkas yang ada di Inspektorat tersebut sangat dibutuhkan, terutama pada bidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi atau Penyelesaian Kerugian Negara Kantor tersebut.

Ditambahkan Roy, sebelum melakukan penggeledahan, pihaknya juga telah mendapat surat perintah dari Pengadilan Negeri Rengat untuk menggeledah seluruh ruangan kantor Inspektorat Inhu, begitu juga dengan penyegelan yang dilakukan agar tidak ada aktifitas keluar masuk berkas saat penggeledahan berjalan.

"Terkait dugaan korupsi dana APBD Inhu tahun anggran 2011 ini, penyidik telah menetapkan dua orang tersangka yang menjabat sebagai bendahara di Sekretariat Daerah Inhu. Namun, kasus ini masih terus dikembangkan sehingga dibutuhkan berkas-berkas dan data yang ada di Inspektorat Inhu," tegasnya.(Jef)