PEKANBARU – Tempat hiburan Live House Pekanbaru menjadi sorotan setelah diketahui beroperasi selama tiga tahun tanpa memenuhi kewajiban pajak hiburan. Hal ini terungkap dalam audiensi yang dilakukan oleh Komisi I DPRD Pekanbaru bersama pemilik Live House, Asun, pada Selasa (7/1/2024).

Ketua Komisi I DPRD Pekanbaru, Robin Eduar, mengungkapkan bahwa tempat tersebut hanya memiliki izin restoran dan selama ini hanya membayar pajak restoran sebesar 10 persen, jauh di bawah ketentuan pajak hiburan sebesar 45 persen.

“Tadi kami sudah memanggil pemilik Live House untuk mempertanyakan terkait izin operasional mereka. Dari audiensi itu, ditemukan bahwa banyak izin yang tidak diurus sesuai aturan,” ujar Robin.

Izin Restoran Jadi Masalah Utama

Berdasarkan informasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Live House hanya memiliki izin mendirikan restoran. Namun, operasional mereka melibatkan hiburan malam yang seharusnya dikenakan pajak lebih tinggi.

“Setelah kami tanyakan ke DPMPTSP, ternyata mereka hanya memiliki izin restoran. Selama ini mereka membayar pajak restoran sebesar 10 persen, padahal untuk tempat hiburan, pajaknya harus 45 persen,” tambah Robin.

Sanksi Penutupan Sementara

Atas pelanggaran ini, DPRD Pekanbaru meminta Live House untuk menghentikan sementara aktivitas hiburan malamnya hingga memiliki izin lengkap. Langkah ini juga bertujuan mencegah potensi pelanggaran lebih lanjut.

“Mulai malam ini, mereka hanya diperbolehkan membuka restorannya. Untuk memastikan kepatuhan, Satpol PP Pekanbaru akan mengawasi operasional mereka malam ini,” tegas Robin.

Pemerintah daerah berkomitmen untuk menegakkan aturan bagi pelaku usaha di Pekanbaru, termasuk memastikan kontribusi pajak hiburan yang semestinya masuk ke kas daerah. ***