SIAK SRI INDRAPURA, GORIAU.COM - Merespon laporan masyarakat terkait banyaknya perusahaan ilegal yang beroperasi di Kabupaten Siak, Badan Lingkungan Hidup (BLH) akan meninjau ulang semua izin perusahaan itu.

Kabid Pengawasan BLH Siak, Syaiful Amir mengatakan, sejauh ini pihaknya terus berupaya melakukan pengawasan terhadap keberadaan perusahaan di Siak. Namun, akibat terkendala waktu, tenaga dan luasnya wilayah Siak, maka belum semua perusahaan sempat didatangi.

"Ke depan, kita akan tertibkan semua perusahaan yang belum mengantongi izin lingkungan, mulai dari Amdal, ULKPL dan SPPL," kata Syaiful menjawab GoRiau.com, Kamis (11/9/14).

Dijelaskannya, berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan, mulai pasal 97 sampai pasal 111, menjabarkan terkait sanksi yang diberikan kepada perusahaan yang melanggar aturan tersebut.

Syaiful menjelaskan, dari data yang ada saat ini, terdapat sebanyak 65 perusahaan yang beroperasi di Siak yang bergerak dibidang perkebunan dan pengolahan sawit, pabrik kertas, kayu lapis, perkebunan, migas dan manefaktur.

"Kita butuh investor untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tapi kita juga tak mau lingkungan ini rusak akibat kenakalan perusahaan. Ya, kalau ditemukan nanti perusahaan bandel, akan kita beri sanksi tegas sebagai bentuk efek jera," pungkasnya.(nal)