JAKARTA – Pertemuan tertutup antara Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, dengan Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Jusuf Kalla, dinilai sebagai langkah awal untuk meredakan ketegangan sengketa lahan di kawasan Metro Tanjung Bunga, Makassar. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, melihat dialog ini sebagai ruang yang membuka peluang penyelesaian secara lebih bijak.


"Upaya mencari titik temu tentu langkah yang positif," ujar Khozin, Rabu (19/11/2025).

Pertemuan berlangsung Senin (17/11/2025) di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Jalan Sungai Tangka. Hadir mewakili PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) antara lain Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Wali Kota Makassar Munafri ‘Appi’ Arifuddin, dan Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang. Sementara JK hadir sebagai perwakilan PT Hadji Kalla.

Konflik bermula dari klaim kepemilikan 16,4 hektare lahan di koridor Metro Tanjung Bunga. JK menuding ada praktik mafia tanah yang memanfaatkan situasi untuk merugikan pihaknya. Saat meninjau lahan sengketa, Rabu (5/11/2025), ia menyampaikan keberatannya terhadap klaim tersebut.

"Jadi itu kebohongan dan rekayasa. Itu permainan Lippo. Jangan main-main di sini, Makassar ini," ungkapnya.

Ia juga mempertanyakan dasar kepemilikan pihak lain yang mengklaim lahan tersebut. "Yang dituntut itu penjual ikan. Masa penjual ikan punya tanah seluas ini," jelasnya.

Menurutnya, lahan dalam wilayah pengelolaan GMTD itu dibeli dari anak Raja Gowa ketika kawasan tersebut masih masuk administratif Kabupaten Gowa. Namun sebagian bidang kini diklaim oleh pihak lain. JK menyebut adanya rekayasa dalam proses tersebut. 

"Itu cepat-cepat diselesaikan. Itu namanya perampokan, kan. Benar enggak," urainya.

Ia menambahkan sebagian lahan pernah dibeli almarhum Hj Najamiah, tetapi tanah itu sudah dimilikinya sejak 30 tahun lalu. "Kalau Hadji Kalla ada yang mau main-main, apalagi sama rakyat lain," tegasnya.

JK menegaskan pihaknya siap menempuh jalur hukum. "Kita ajukan ke mana-mana. Mau sampai ke mana pun, kita siap melawan ketidakadilan. Dan aparat pengadilan berlaku adil lah, dukung kebenaran," tambahnya. 

Sebelumnya, kuasa hukum PT Hadji Kalla, Hasman Usman, juga melayangkan somasi terkait dugaan kejanggalan pertukaran lahan pada 2015 yang memicu overlapping kepemilikan. 

PT GMTD sendiri merupakan perusahaan kongsi Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan dan PT Lippo Grup dengan komposisi saham: PT Makassar Permata Sulawesi (Lippo) 32,5 persen, Pemprov Sulsel 13 persen, Pemda Gowa dan Kota Makassar masing-masing 6,5 persen, Yayasan Partisipasi Pembangunan Sulsel 6,5 persen, dan publik 35 persen. ***